DPRD dan Pemkab Kobar Sepakati KUA-PPAS APBD 2027

 Fokus Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Inklusif

PANGKALAN BUN, KaltengEkspres.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di ruang sidang DPRD Kobar, Senin (3/8/2026).

Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Kotawaringin Barat Suyanto, Ketua DPRD Kobar Mulyadin, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD, Sekretaris Daerah Rody Iskandar, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting sebelum penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam laporannya, Muhammad Isro Wahyudin mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2027 telah melalui serangkaian tahapan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan dilakukan sejak 10 hingga 21 Juli 2026 melalui rapat gabungan dan pembahasan intensif selama enam hari untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi dasar penyusunan APBD selama satu tahun anggaran. Sementara PPAS berisi skala prioritas pembangunan daerah yang menjadi dasar penentuan program dan kegiatan setiap perangkat daerah dengan tetap disinkronkan terhadap prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut Wahyu, kebijakan fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2027 tidak lagi berada pada fase adaptasi pascatransisi, melainkan memasuki tahap akselerasi untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang menuju visi “Kobar Makin Jaya”. Adapun tema pembangunan yang diusung yakni “Pemerataan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif.”

Ia menambahkan, arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar secara merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah, pengembangan infrastruktur ekonomi dan konektivitas kewilayahan, penguatan perlindungan sosial serta pelestarian kebudayaan guna memperkuat modal sosial, hingga optimalisasi investasi produktif dan kerja sama multisektor untuk memperluas kesempatan kerja.

Keempat prioritas tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Barat. (di)