Efesien Anggaran, Pemkab Kotim Kurangi Perjalanan Dinas OPD

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Menyikapi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim mengambil langkah dengan memperkuat efisiensi anggaran serta memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.

Langkah strategis tersebut ditandai dengan pengetatan perjalanan dinas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus penguatan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok dan distribusi barang di pasaran.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi mengatakan, kebijakan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran di tengah tantangan ekonomi global yang berdampak pada kenaikan harga energi.

“Pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Karena itu perjalanan dinas diperketat agar anggaran dapat lebih difokuskan untuk program prioritas dan pelayanan masyarakat,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Menurut Umar, efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar pembangunan daerah tetap berjalan stabil. Ia menegaskan seluruh OPD diminta lebih selektif dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan biaya operasional tinggi.

Pemkab Kotim juga memastikan berbagai program pembangunan tetap berjalan sesuai arah kebijakan daerah. Fokus pemerintah saat ini tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan maksimal di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga ekonomi kerakyatan.

Di tengah kenaikan BBM, pemerintah daerah turut mewaspadai dampak berantai terhadap harga bahan pokok, biaya transportasi dan distribusi barang. Untuk itu koordinasi lintas OPD terus diperkuat guna menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat di pasaran.

“Kami ingin memastikan barang tetap tersedia dan harga tetap terkendali sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani,” katanya.

Pemkab Kotim juga memberikan perhatian besar terhadap nelayan dan petani yang dinilai menjadi kelompok paling terdampak akibat kenaikan harga BBM non subsidi. Pemerintah daerah menilai sektor perikanan dan pertanian harus tetap dijaga karena memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan serta perekonomian daerah.

Umar menyebutkan, pihaknya akan membahas langkah penanganan bersama OPD terkait agar aktivitas produksi masyarakat tetap berjalan lancar dan tidak mengalami penurunan signifikan.

“Kami tidak ingin aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Nelayan harus tetap bisa melaut dan petani tetap bisa berproduksi,” tegasnya.

Kebijakan efisiensi yang diterapkan Pemkab Kotim dinilai menjadi gambaran kepemimpinan daerah yang adaptif dan responsif dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional maupun global. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan anggaran dan perlindungan terhadap masyarakat.

Selain itu, Pemkab Kotim optimistis kondisi ekonomi daerah tetap mampu tumbuh dengan dukungan sinergi seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat.

“Mudah-mudahan situasi global segera membaik sehingga harga energi kembali stabil dan ekonomi masyarakat bisa semakin kuat,” tutup Umar. (to)