Pemkab Kotim Pastikan Pelayanan Dasar Tetap Prioritas
SAMPIT, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap prioritas utama meski dihadapkan pada kondisi keuangan daerah yang semakin minim, akibat kebijakan efisiensi anggaran dan menurunnya sejumlah sumber pendapatan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap berjalan optimal, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemenuhan SPM dinilai penting karena menyangkut hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah daerah, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, hingga perlindungan sosial.
Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini mengharuskan pemerintah lebih cermat dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Menurunnya pendapatan daerah serta berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat membuat setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Menurutnya, penyusunan anggaran tahun 2027 tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung target pembangunan daerah.
“Dengan kondisi yang ada saat ini, tentu kita harus menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran daerah. Program yang disusun harus benar-benar prioritas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya, Minggu (7/6/2026).
Ia menjelaskan, proses penyusunan anggaran bahkan dilakukan melalui pembahasan yang cukup ketat. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama perangkat daerah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai usulan program agar tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
Kondisi tersebut membuat tidak semua usulan kegiatan dapat diakomodasi. Namun pemerintah menilai langkah itu perlu dilakukan agar keuangan daerah tetap sehat dan program prioritas tidak terganggu.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Kotim tetap berupaya memastikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Program pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, hingga upaya membuka peluang kerja bagi masyarakat masih menjadi fokus dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Umar menegaskan bahwa arahan Bupati Kotim adalah memastikan alokasi anggaran terlebih dahulu diarahkan pada pemenuhan target-target SPM. Hal tersebut penting karena menjadi ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Pesan Bupati jelas, yang pertama harus dipastikan adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Karena ini berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga menjadi indikator kinerja pemerintah daerah,” katanya.
Selain memenuhi target pelayanan dasar, pemerintah daerah juga tetap berupaya mengakomodasi visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Kotim agar agenda pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
Menurut Umar, tantangan pembangunan saat ini bukan hanya bagaimana menyusun program sebanyak mungkin, tetapi bagaimana memastikan program yang dijalankan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, setiap usulan kegiatan akan dievaluasi berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Pemkab Kotim optimistis, dengan pengelolaan anggaran yang lebih terukur dan fokus pada kebutuhan prioritas, pelayanan dasar masyarakat tetap dapat terjaga. Di sisi lain, pembangunan daerah juga diharapkan tetap berjalan sehingga target peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terus diwujudkan meski berada dalam situasi fiskal yang penuh tantangan. (to)
