Pemkab Kotim Libatkan Tokoh Adat dan Warga Tangani Drainase 

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat upaya penanganan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah perkotaan maupun kawasan pedalaman. Selain dipicu tingginya curah hujan dan kondisi pasang air, persoalan drainase tersumbat serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Dalam penanganan di lapangan, Pemkab Kotim tidak hanya mengandalkan pengerukan drainase dan bantuan alat, tetapi juga melibatkan tokoh adat, RT, hingga Dewan Adat Dayak (DAD) untuk membantu membangun kesadaran masyarakat agar mendukung normalisasi saluran air demi kepentingan bersama, Selasa (19/5/2026).

Wakil Bupati Kotim, Irawati menegaskan, pemerintah daerah saat ini fokus melakukan langkah-langkah darurat untuk mempercepat surutnya genangan air di kawasan perkotaan. Salah satu prioritas utama adalah memastikan aliran drainase dapat kembali berjalan lancar sehingga air hujan tidak terus menggenangi permukiman warga maupun jalan utama.

Menurutnya, kondisi drainase yang tersumbat membuat air tertahan dan kembali meluap ke kawasan kota. Karena itu, pembersihan drainase menjadi langkah paling mendesak dalam situasi banjir saat ini.

“Kalau drainasenya tidak lancar, air akan kembali lagi ke tengah kota dan tidak bisa mengalir keluar,” ujarnya.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, petugas masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama ketika melakukan pembukaan penutup drainase yang diperlukan untuk membersihkan saluran dari sampah dan endapan lumpur.

Sebagian warga disebut masih keberatan karena khawatir akses rumah terganggu atau kondisi lingkungan menjadi rusak.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT hingga DAD agar proses pendekatan kepada warga dapat dilakukan secara persuasif dan lebih humanis. Menurut Irawati, keterlibatan unsur adat sangat penting karena masyarakat di Kotim masih memiliki kedekatan kuat dengan tokoh adat dan nilai-nilai kearifan lokal.

“Kami dibantu DAD dan RT karena ada masyarakat yang tidak mau penutup drainasenya dibuka. Padahal itu untuk kepentingan orang banyak,” katanya.

Ia menilai, penanganan banjir tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Dibutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar upaya normalisasi drainase berjalan maksimal dan hasilnya bisa dirasakan bersama.

Selain itu, pemerintah daerah juga menemukan banyak saluran drainase yang dipenuhi sampah plastik, kayu hingga endapan lumpur saat melakukan peninjauan langsung di sejumlah titik rawan banjir. Kondisi tersebut menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan baik menuju saluran pembuangan utama.

“Waktu kami turun ke lapangan, di dalam drainase banyak sekali sampah plastik yang menyumbat aliran air,” ungkapnya.

Menurut Irawati, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar dalam penanganan banjir di kawasan perkotaan Sampit. Ia berharap masyarakat mulai meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke drainase maupun sungai.

“Kalau masyarakat ikut menjaga kebersihan drainase, tentu penanganan banjir akan jauh lebih mudah. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Sebagai langkah percepatan penanganan banjir, Pemkab Kotim juga telah mengajukan bantuan pompa penyedot air kepada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Bantuan tersebut diharapkan mampu mempercepat pengurangan genangan, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki elevasi rendah dan kerap tergenang cukup lama setelah hujan deras.

“Satu pompa kapasitasnya sekitar 250 liter per detik. Mudah-mudahan ini bisa membantu mengurangi genangan air di perkotaan,” jelasnya.

Selain penanganan teknis di lapangan, pemerintah daerah juga mulai mempertimbangkan peningkatan status menjadi tanggap darurat banjir. Langkah tersebut masih menunggu hasil koordinasi lanjutan dengan BMKG terkait perkembangan cuaca dan potensi hujan dalam beberapa hari ke depan.

“Kami masih koordinasi dengan BMKG untuk melihat perkembangan cuaca sebelum menetapkan status tanggap darurat,”tandasnya. (to)