Perkuat Kemandirian Fiskal, Pemkab Kotim Gali Sumber PAD Baru 

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berbagai langkah strategis.

Upaya tersebut dilakukan sebagai respons atas masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilai semakin membatasi ruang gerak pembangunan daerah.

Bupati Kotim, Halikinnor, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program prioritas yang telah direncanakan.

“Ruang fiskal yang makin sempit tentu menyebabkan terganggunya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang sebelumnya telah kita sepakati bersama,” ujar Halikinnor, Jum’at (10/7/2026).

Menurutnya, struktur pendapatan daerah saat ini masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, kebijakan pemerintah pusat juga semakin selektif dalam mengatur pemanfaatan dana tersebut, sehingga pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan kemandirian keuangan melalui penguatan PAD.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Kotim telah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari menggali potensi sumber pendapatan baru, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola pajak daerah, hingga memperbaiki sarana dan prasarana yang menjadi objek pendapatan.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus mempercepat transformasi digital melalui penerapan sistem e-Pendapatan guna meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan dan retribusi daerah.

“Kami juga terus mengoptimalkan pemanfaatan aset atau Barang Milik Daerah (BMD). Di saat bersamaan, kita dorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berkinerja makin profesional, produktif, dan mampu memberi kontribusi riil terhadap kas daerah,” katanya.

Halikinnor menegaskan, arah pembangunan Kabupaten Kotim akan terus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar berbagai program strategis daerah memperoleh dukungan pembiayaan dari berbagai tingkatan pemerintahan.

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Kotim tetap memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pariwisata, pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga tata kelola pemerintahan desa.

Ia memastikan keterbatasan anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah, kata Halikinnor, tetap berkomitmen memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. (to)