Pemkab Kotim dan KPK RI Rakor Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Dalam kegiatan itu, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor, didampingi Wakil Bupati Irawati, Pj Sekda Kotim Umar Kaderi, serta jajaran perangkat daerah terkait menghadiri kegiatan tersebut di Ruang Rapat Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Kotim dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik atau good governance. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana perbaikan sistem administrasi, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan.

Jajaran Pemkab Kotim disambut oleh pimpinan KPK RI yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, bersama Kasatgas Pencegahan Wahyudi serta Kasatgas Penindakan Arif Rahman.

Dalam kesempatan tersebut, berbagai aspek tata kelola pemerintahan menjadi perhatian bersama, terutama terkait upaya pencegahan korupsi, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan sistem pemerintahan agar lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjadikan pencegahan korupsi sebagai bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Pemerintahan yang bersih harus dibangun melalui komitmen bersama. Kami terus melakukan pembenahan, memperkuat pengawasan, serta memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai aturan dan prinsip transparansi,” ujar Halikinnor.

Menurutnya, sinergi dengan KPK RI memberikan arahan dan masukan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi.

“Evaluasi seperti ini menjadi ruang bagi kami untuk melihat apa saja yang perlu diperbaiki. Tujuannya bukan hanya memenuhi administrasi, tetapi bagaimana pelayanan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kotawaringin Timur,” katanya.

Pihaknya menilai, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Dengan sistem yang semakin kuat, program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui koordinasi berkelanjutan bersama KPK RI, Pemkab Kotim optimistis dapat terus meningkatkan kualitas birokrasi, memperkuat budaya integritas aparatur sipil negara, dan membangun pemerintahan yang semakin profesional serta dipercaya masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (to)