Home / DPRD Kotim

Rabu, 13 Mei 2020 - 20:35 WIB

Dinilai Janggal, Dewan Sorot Penyaluran Bansos Pemprov Kalteng di Kotim

Sejumlah anggota DPRD Kotim saat reses ke Dapil IV baru-baru ini.

Sejumlah anggota DPRD Kotim saat reses ke Dapil IV baru-baru ini.

SAMPIT, KaltengEkspres.com– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Parimus, SE menyoroti terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) Pemprov Kalteng bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Jemaras Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotim. Pasalnya penyaluran ini dinilai janggal, dari jumlah 404 data Kepala Keluarga (KK) yang diajukan hanya 1 KK yang mendapatkan bantuan.

“Ini sudah tidak masuk akal masa dari data 404 jumlah kepala keluarga (KK) yang diajukan pemerintah desa, hanya 1 KK yang mendapatkan bantuan, siapa yang memangkas data itu, ini harus diketahui Gubernur Kalteng,” ungkap Parimus, Rabu (13/5/2020) kepada KaltengEkspres.com.

Baca Juga :  Raperda Perpusda Diharap Tumbuhkan Minat Baca

Menurut Parimus, bantuan sosial dari Pemrov Kalteng itu berbentuk sembako yang hanya diterima oleh satu KK di Desa Jemaras. Ini diperkuat dari pengakuan langsung kepala desa setempat setelah sejumlah anggota dewan melakukan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses di daerah pemilihan (Dapil) IV.

“Persoalan data penerima bantuan sembako ini harus segera ditindak lanjuti Pemprov Kalteng khususnya bisa menjadi perhatian pak gubernur, saya khawatir jika masyarakat tidak kebagian bantuan akan melampiaskannya ke pemerintah desa ini kasian kadesnya,” jelas Parimus.

Baca Juga :  Dewan Harapkan Program PTSL Berlanjut

Parimus menilai, saat ini semua bantuan yang bersifat sosial rawan menjadi konflik dan masalah kecemburuan sosial. Karena itu ia mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi. Ia juga meminta para kepala desa menjalankan tugas penyaluran bantuan sosial sesuai dengan aturan berlaku.

“Kita berharap pemerintah provinsi, kabupaten dan desa dapat mengantisipasi jika ada gejolak di masyarakat dari pembagian bantuan sosial pandemi Covid-19, seperti kericuhan yang sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, jangan sampai terjadi di kalteng khususnya kabupaten kotim,” tegas Parimus. (RY)

Share :

Baca Juga

DPRD Kotim

Keluhan Ruas Jalan Rusak Masih Jadi PR

DPRD Kotim

Kontribusi Pihak Swasta Dibutuhkan Daerah

DPRD Kotim

Dukung Percepatan Berdirinya Pabrik Penggilingan Padi Modern

DPRD Kotim

Dihujani Interupsi, Rapat Pembahasan AKD Berjalan Alot

DPRD Kotim

Abrasi Pantai Ujung Pandaran Harus Cepat DiatasiĀ 

DPRD Kotim

Dewan Dorong Peningkatan Kesejahtaran Nelayan Kotim

DPRD Kotim

Dewan Harapkan Realisasi Program 2023 Tepat SasaranĀ 

DPRD Kotim

Dewan Minta Sopir Angkutan Umum Dites Urine