Ahli Waris Brata Ruswanda Minta MH Berlaku Adil Saat Memimpin Sidang Empat ASN

PANGKALAN BUN, Kaltengekspres.com – Ahli waris Brata Ruswanda Hj Wiwi Sudarsih meminta, pihak Majelis Hakim (MH) Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun, berlaku adil selama memimpin sidang kasus yang menjerat empat aparatur sipil negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar, yakni Akhmad Yadi, Rosihan Pribadi dan Lukman serta Mila.

Hal itu disampaikan, karena ahli waris tidak ingin proses persidangan ini di nodai dengan kecurangan, ataupun intervensi dan pesanan dari oknum yang dapat merugikan salah satu pihak. Terutama pihaknya selaku pencari keadilan atas tanah warisan seluas kurang lebih 10 hektar di Jalan Padat Karya Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan (Arsel), yang di klaim Pemkab Kobar sebagai asetnya tersebut.

“Kita minta keadilan dan kebenaran ditegakan selama proses persidangan empat ASN di PN Pangkalan Bun. Jangan sampai proses persidangan ini nanti di ciderai dengan adanya kecurangan. Kepada MH kita berharap berlaku adil, jalankan fungsi sebagai MH yang benar-benar memutuskan sesuai fakta. Bukan berdasarkan intervensi ataupun pesanan dari salah seorang oknum,”ujar Hj Wiwi saat mengutarakan kepada Kalteng Ekspres.com Rabu (18/10/2017).

Wiwi menjelaskan, dirinya percaya pihak MH bisa bekerja profesional dan menegakan ke adilan sesuai fakta dalam kasus tersebut. Untuk itu kata dia, dirinya berharap selama dipersidangan fakta-fakta sesungguhnya jangan sampai ditutupi. Melainkan dibuka sebenar-benarnya, sehingga semua orang bisa tahu mana yang benar dan salah dalam perkara tersebut.

“Dalam perkara ini, kita mendorong diungkap sejelas-jelasnya. Sehingga semua masyarakat bisa tahu mana yang benar dan salah. Karena kami sudah puluhan tahun memperjuangkan dan mencari keadilan atas hak kami itu,”papar Wiwi.

Sebagaimana di ketahui. Kasus sangketa lahan balai benih seluas kurang lebih 10 hektar di Jalan Padat Karya Kelurahan Baru Kecamatan Arsel ini sudah sejak lama terjadi. Sangketa ini berawal saat ahli waris menuntut Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kobar kala itu, untuk mengembalikan lahan balai benih yang dipinjam pakai sebelumnya. Pasalnya, ahli waris memegang bukti surat adat yang dikeluarkan tahun 1973. Sedangkan Pemkab Kobar melalui dinas terkait memegang bukti surat keputusan (SK) Gubernur Kalteng tentang pinjam pakai atas lahan tersebut, yang dikeluarkan pada tahun 1974.

Oleh dinas terkait tidak bersedia, sehingga sangketa ini diajukan ke meja hijau di PN Pangkalan Bun dalam perkara perdata sekitar tahun 2011-2012. Selama proses sidang di PN setempat, MH saat itu memutuskan perkara perdata antara kedua belah pihak ini NO. Artinya gugatan perkara tersebut tidak dapat diterima.

Tidak puas dengan hasil tersebut, Pemkab Kobar melalui dinas terkait kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) sekitar tahun 2014. Saat sidang berlangsung di MA ini lah, diputuskan Pemkab Kobar melalui Distanak memenangkan gugatan perdata atas lahan balai benih seluas 10 hektar tersebut. Pada saat itu ahli waris sempat mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. Namun PK kala itu di tolak oleh MA.

Tidak terima dengan putusan MA ini, ahli waris kemudian mengusut kasus ini melalui ranah pidana. Karena diduga ada unsur pemalsuan surat SK Gubernur Kalteng yang dikeluarkan tahun 1974 itu. Lantaran saat ditelusuri di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng saat itu, diduaga tidak ada ditemukan aset tersebut. Termasuk data  SK Gubernur tersebut.

Hal ini lah membuat ahli waris melaporkan kasusnya ke Polda Kalteng. Sehingga Polda Kalteng mengusut kasusnya kemudian meningkatkan dari   penyelidikan ke penyidikan hingga akhirnya menetapkan keempat ASN, yang berdasarkan alat bukti dokumen dihimpun terlibat dalam kasus dugaan penyerobotan dan penggelapan lahan balai benih setempat. Sehingga akhirnya keempat ASN ini dijadikan tersangka bulan lalu, kemudian ditahan. (hm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here