Warga Diminta Aktif Awasi LPG dan Minyak Goreng

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Lonjakan inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang kini menyentuh angka 4,18 persen membuat Pemerintah Kabupaten Kotim bergerak cepat memperketat pengawasan distribusi kebutuhan pokok, khususnya LPG subsidi dan minyak goreng Minyakita.

Wakil Bupati Kotim, Irawati, meminta masyarakat ikut terlibat mengawasi peredaran barang kebutuhan tersebut dan segera melapor jika menemukan indikasi penimbunan maupun permainan harga di lapangan.

“Kalau ada penimbunan LPG maupun Minyakita, segera laporkan kepada kami. Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, masyarakat juga harus ikut mengawasi,” kata Irawati, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok menjadi kunci penting dalam menekan laju inflasi daerah. Jika harga barang melonjak dan sulit dijangkau masyarakat, daya beli akan melemah dan berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak ingin kelangkaan barang dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.

“Kalau barang tersedia dan harga tetap terjangkau, daya beli masyarakat meningkat. Itu sangat berpengaruh terhadap pengendalian inflasi,” ujarnya.

Irawati mengungkapkan, persoalan inflasi di Kalimantan Tengah saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh daerah diminta aktif turun ke lapangan memantau kondisi distribusi dan harga bahan pokok.

“Kami mendapat arahan agar pemerintah daerah benar-benar memantau langsung kondisi di lapangan karena penyumbang inflasi ada di daerah-daerah di Kalimantan Tengah,” jelasnya.

Pemkab Kotim pun meminta seluruh unsur pemerintahan mulai dari camat, lurah hingga aparat di tingkat bawah ikut melakukan pemantauan agar distribusi LPG subsidi dan minyak goreng tetap tepat sasaran.

Selain pengawasan distribusi, pemerintah daerah juga menilai partisipasi masyarakat penting untuk mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga secara tiba-tiba.

“Ini tanggung jawab bersama. Kalau pengawasan dilakukan semua pihak, stabilitas harga bisa terjaga dan inflasi di Kotim dapat dikendalikan,” pungkasnya.

Ia berharap langkah pengawasan yang dilakukan bersama-sama dapat menjaga stabilitas harga di Kotim sekaligus menekan laju inflasi agar tidak terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan. (to)

Berita Terkait