Wabup Kotim Sidak Pangkalan Gas LPG

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus bergerak menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG subsidi 3 kilogram di Kota Sampit, Jumat (12/6/2026).

Sidak tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Kotim, Irawati, bersama tim guna memastikan harga gas LPG subsidi di tingkat pangkalan masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp22 ribu per tabung.

Dua pangkalan yang menjadi lokasi pemantauan berada di Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Pelita Barat. Dari hasil sidak, Pemkab Kotim memastikan penjualan LPG subsidi di tingkat pangkalan masih berjalan sesuai aturan dan harga resmi pemerintah.

“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan harga LPG subsidi di pangkalan tetap sesuai HET. Hasilnya, penjualan masih sesuai ketentuan yaitu Rp22 ribu per tabung,” kata Irawati.

Meski demikian, Pemkab Kotim turut menyoroti persoalan harga di tingkat pengecer yang dinilai masih perlu perhatian bersama. Sebab, belum ada regulasi yang mengatur batas harga penjualan LPG subsidi setelah keluar dari pangkalan.

Menurut Irawati, kondisi tersebut menyebabkan harga LPG subsidi di tingkat pengecer menjadi bervariasi dan berpotensi membebani masyarakat.

“Yang perlu kita benahi adalah distribusi setelah dari pangkalan ke pengecer. Karena di tingkat pengecer belum ada aturan terkait batas harga jual, sehingga harga di masyarakat menjadi berbeda-beda,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga LPG subsidi di tingkat pengecer diketahui dijual berkisar antara Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per tabung.

Pemkab Kotim pun berkomitmen untuk melakukan pembahasan bersama pihak terkait guna mencari solusi terbaik agar distribusi LPG subsidi lebih tertata dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Irawati menegaskan LPG rumah tangga menjadi salah satu komoditas yang turut menyumbang inflasi daerah bersama minyak goreng, listrik dan bahan bakar lainnya. Karena itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap aman.

“Pemerintah daerah akan terus hadir memastikan distribusi berjalan baik, stok aman dan harga tetap terkendali agar masyarakat tidak terbebani,” tandasnya. (to)