Musrenbang RKPD 2027, Tekankan Pemerataan Infrastruktur
PANGKALAN BUN, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mulai menyusun arah kebijakan pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar pada Senin (31/3). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam merancang program pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
Sekretaris Daerah Kobar, Rody Iskandar, mengatakan, Musrenbang merupakan forum penting yang tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk menyatukan pandangan seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan efektif.
Menurutnya, melalui forum ini pemerintah daerah berupaya menghimpun berbagai masukan konstruktif guna menyempurnakan dokumen RKPD. Selain itu, Musrenbang juga menjadi sarana untuk memastikan keselarasan antara program, kegiatan, dan subkegiatan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, kalangan akademisi, pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai pihak diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang lebih luas dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan.
Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, Pemkab Kobar mengusung tema pemerataan kualitas infrastruktur dasar serta penguatan infrastruktur ekonomi yang berkelanjutan.
“Fokus ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Beberapa prioritas utama yang menjadi perhatian meliputi peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, akses air bersih, jaringan listrik, serta sarana pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pengembangan infrastruktur ekonomi untuk memperkuat konektivitas sektor unggulan juga terus didorong, bersamaan dengan upaya menekan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta memastikan efektivitas program agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (di)
