Pemprov Kalteng Gelar FGD untuk Dorong Transformasi Ekonomi Daerah

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah saat menyampaikan sambutannya ketika membuka FGD, Jumat (24/4). (Foto : IST)

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memperkuat komitmennya dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan didakannya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Triwulan II Tahun 2026, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (24/04/2026).

FGD ini dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah  selaku mewakili Pj. Sekretaris Daerah Kalteng.

Darliansjah, saat membacakan sambutan tertulis Pj Sekda Kalteng mengatakan, bahwa forum ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem usaha yang terintegrasi sekaligus memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pada sektor-sektor produktif.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,”ujar Darliansjah.

Ia menekankan penguatan ekonomi daerah tidak semata bergantung pada potensi sumber daya, tetapi juga pada kemampuan membangun ekosistem pendukung yang komprehensif, mulai dari akses pembiayaan, kepastian pasar, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan pelaku UMKM dan sektor pertanian dapat berkembang lebih optimal serta meningkatkan daya saing daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Prov. Kalteng, perekonomian daerah padaTriwulan IV Tahun 2025 tumbuh sekitar 4,80 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto mencapai Rp. 64.743,3 miliar dan PDRB perkapita sekitar Rp. 84.729.835.

Angka ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Kalteng cukup kuat dan terus bergerak ke arah yang positif. Namun demikian, struktur ekonomi masih didominasi sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat.

“Kondisi ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan FGD PED, yang diinisiasi bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, guna mendorong transformasi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif dengan memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung sektor riil,” jelasnya.

Dalam konteks pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, Pemprov Kalteng sebelumnya telah meresmikan Desa Misik, Kelurahan Kalampangan, sebagai Kampung UMKM pada 22 Desember 2025. Kawasan ini diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan, seperti buah naga, yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Pendekatan Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang diusung menitikberatkan pada sinergi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Transformasi ini diarahkan pada perubahan paradigma pembangunan, dari sekadar pertumbuhan menuju kesejahteraan, dari bantuan menuju pemberdayaan, serta dari kerja sektoral menuju kolaborasi yang terpadu.

Melalui forum ini, diharapkan tersusun langkah-langkah konkret yang mampu menjawab berbagai tantangan, antara lain perluasan akses pembiayaan, penguatan kemitraan usaha, serta pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal, sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Ro)

Berita Terkait