Enam Fraksi DPRD Kobar Sepakat Ranperda APBD 2027 Dibahas

PANGKALAN BUN, KaltengEkspres.com – Enam fraksi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kobar.

Persetujuan tersebut disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kobar yang digelar pada Rabu (16/9/2026).

Dalam penyampaian pandangan umum fraksi, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Nina Erpida, memberikan perhatian terhadap rencana target pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 yang ditetapkan sebesar Rp1.415.016.235.000. Angka tersebut mengalami penyesuaian jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, kondisi tersebut perlu disikapi dengan pengelolaan keuangan daerah yang lebih cermat dan hati-hati. Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dinilai penting, namun harus dilakukan tanpa menambah beban bagi masyarakat.

Nina menyebut, peningkatan PAD dapat ditempuh melalui perluasan sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan, pembenahan kualitas pelayanan, serta optimalisasi berbagai potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Pemerintah daerah juga diminta secara berkelanjutan mengevaluasi kondisi ekonomi masyarakat karena hal tersebut berkaitan erat dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan.

Dalam pengelolaan anggaran belanja, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah daerah agar menghindari kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah serta mencegah terjadinya pemborosan anggaran.

Selain itu, perencanaan pengadaan barang dan jasa perlu diperkuat. Pelaksanaan program juga diharapkan dapat dimulai lebih awal pada tahun anggaran, disertai pengawasan dan evaluasi secara berkala. Langkah tersebut diperlukan agar pemanfaatan anggaran dapat berjalan secara efektif.

Fraksi PDI Perjuangan turut meminta pemerintah memastikan setiap alokasi belanja dalam APBD 2027 disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Daerah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur dasar, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, konektivitas, hingga fasilitas publik dinilai perlu mendapat perhatian lebih.

Sementara itu. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Mulyadin, mengatakan, persetujuan dari enam fraksi menjadi dasar untuk melanjutkan pembahasan Ranperda APBD Kobar Tahun Anggaran 2027 sesuai tahapan yang berlaku di DPRD.

“Pandangan umum fraksi-fraksi menjadi bagian dari proses pembahasan untuk mencermati rancangan pendapatan, belanja, serta arah kebijakan anggaran daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata Mulyadin.

Dengan adanya pandangan dan persetujuan seluruh fraksi, pembahasan Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan mengikuti tahapan pembahasan yang telah ditetapkan DPRD bersama pemerintah daerah. (di)