DPKP Kotim Dorong Solusi Atasi Kelangkaan Solar Subsidi untuk Petani

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) terus mendorong penyelesaian persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini dikeluhkan para petani. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Pemkab menegaskan komitmennya untuk memastikan hak petani atas solar subsidi dapat diakses lebih mudah dan tepat sasaran.

Kepala DPKP Kotim, Yephi Hartady Periyanto, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah strategis jangka pendek, menengah, hingga panjang guna mengatasi hambatan distribusi solar subsidi di wilayah sentra pertanian.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Kotim, pihak Pertamina, serta perwakilan petani di Sampit, Selasa (26/5/2026).

Menurut Yephi, solusi jangka pendek yang dapat segera diterapkan adalah optimalisasi sistem barcode bagi petani penerima subsidi. Sistem tersebut dinilai mampu mempermudah proses penyaluran karena seluruh penerima telah terdata dan tervalidasi secara resmi oleh dinas.

“Data penerima sudah jelas, tervalidasi melalui sistem resmi, dan disertai rekomendasi dari dinas. Jadi semestinya tidak ada lagi kendala administratif yang mempersulit petani saat melakukan pengisian di SPBU,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkab Kotim melalui DPKP siap bertanggung jawab atas validasi data penerima subsidi. Karena itu, pihaknya meminta seluruh pihak terkait mendukung kelancaran distribusi demi kepentingan petani.

Selain itu, Pemkab juga mendorong solusi jangka panjang berupa pembangunan SPBU khusus sektor pertanian di kawasan sentra produksi. Keberadaan fasilitas tersebut diyakini dapat memutus ketergantungan petani terhadap pelangsir yang selama ini menjual solar dengan harga jauh di atas harga subsidi.

Yephi mengungkapkan, selama ini masih banyak petani yang belum sepenuhnya menikmati hak atas BBM subsidi. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap biaya produksi pertanian.

“Petani adalah penerima subsidi yang sah. Jangan sampai hak mereka justru terhambat oleh mekanisme yang berbelit. Pemkab hadir untuk memastikan distribusi ini berjalan lebih adil dan tepat sasaran,” tegasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kotim dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan daerah, sekaligus menjawab keluhan petani yang selama ini terbebani tingginya biaya operasional akibat sulitnya memperoleh solar subsidi. (to)