Wabup Kotim Minta Pemprov dan Pusat Stabilkan Harga Sawit

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyuarakan keprihatinan serius atas terus merosotnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dalam beberapa hari terakhir dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah.

Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah yang selama ini banyak ditopang sektor perkebunan kelapa sawit.

Menanggapi situasi itu, Wakil Bupati Kotim, Irawati, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar segera menyampaikan aspirasi para petani kepada pemerintah pusat dan mendorong langkah konkret untuk menstabilkan harga komoditas strategis tersebut.

Menurutnya, kelapa sawit selama ini menjadi salah satu sektor unggulan yang menopang perputaran ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan sentra perkebunan rakyat. Karena itu, anjloknya harga sawit secara mendadak menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa sebagian besar petani kecil di Kotim menggantungkan penghasilan utama mereka dari hasil panen sawit. Ketika harga turun drastis, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ikut terganggu.

“Banyak petani kecil yang sangat bergantung pada hasil sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Penguatan ekonomi daerah harus didorong agar harga kelapa sawit tidak terus merosot,” ujar Irawati.

Hal itu disampaikannya, usai memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-69 Kalteng di halaman Kantor Bupati Kotim, Sabtu (23/5/2026).

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait penurunan harga sawit yang terjadi secara tiba-tiba. Berdasarkan informasi dari para pengepul dan petani di lapangan, harga TBS di sejumlah wilayah bahkan turun hingga menyentuh angka Rp1.000 per kilogram.

Sementara di beberapa titik lainnya, harga tertinggi hanya berada di kisaran Rp1.750 per kilogram. Angka tersebut jauh di bawah harga normal yang sebelumnya sempat mendekati Rp3.000 per kilogram.

Penurunan ini, menurutnya, sangat dirasakan masyarakat karena terjadi dalam waktu singkat tanpa kesiapan yang memadai dari para petani untuk menyesuaikan kondisi usaha mereka.

“Pak Presiden baru menyampaikan kebijakan pada tanggal 20, malam harinya sudah ada laporan harga sawit turun. Ini tentu sangat memberatkan masyarakat,” katanya.

Irawati menilai, Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih terhadap dampak kebijakan tata niaga sawit yang diberlakukan secara nasional. Ia menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN yang belakangan menjadi sorotan di sejumlah daerah penghasil sawit.

Menurutnya, setiap kebijakan strategis di sektor perkebunan harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil di daerah agar tidak menimbulkan efek domino terhadap kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia berharap Gubernur Kalimantan Tengah dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan langsung kondisi yang dihadapi para petani sawit di daerah kepada pemerintah pusat.

“Setidaknya melalui gubernur, suara masyarakat bisa diteruskan ke pusat. Jangan sampai petani terus menjadi pihak yang menanggung beban dari kebijakan yang tidak diimbangi perlindungan nyata,” tegasnya.

Selain menghadapi tekanan akibat turunnya harga jual, para petani juga saat ini dihadapkan pada tingginya biaya produksi. Harga pupuk yang terus naik, kebutuhan perawatan kebun, biaya tenaga kerja, hingga ongkos distribusi menjadi beban tambahan yang semakin menekan penghasilan mereka.

Bagi petani mandiri, situasi ini menjadi tantangan berat karena pendapatan yang menurun tidak sebanding dengan biaya operasional yang terus meningkat.

“Kasihan petani, sementara harga pupuk sekarang mahal sekali. Ini sangat menekan mereka,” ujarnya.

Irawati menilai, jika kondisi ini dibiarkan berlarut tanpa intervensi kebijakan yang jelas, maka dampaknya akan meluas terhadap daya beli masyarakat, aktivitas ekonomi lokal, hingga pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Sektor kelapa sawit di Kotim, lanjutnya, memiliki keterkaitan erat dengan banyak sektor lainnya, mulai dari perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha kecil di pedesaan. Ketika pendapatan petani turun, maka perputaran ekonomi di tingkat bawah juga ikut melambat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap adanya langkah cepat dan terukur dari pemerintah provinsi maupun pusat, baik melalui evaluasi kebijakan tata niaga, penguatan regulasi harga, maupun perlindungan yang lebih konkret bagi petani sawit. (to)