Home / DPRD Kotim

Jumat, 24 September 2021 - 22:03 WIB

Komisi IV Bakal Panggil Manajemen PT SKD

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Bima Santoso mengatakan, bahwa pihaknya berencana memanggil manajement PT. Sapta Karya Damai (SKD) yang beroperasi di wilayah Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Menurut politisi muda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) tersebut, pemanggilan manajemen PT SKD tersebut untuk menindaklanjuti laporan dari perwakilan warga Dusun Sulu Bakung beberapa waktu yang lalu. Pasalnya, banyak warga yang bekerja di perusahaan setempat belum mendapatkan fasilitas baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

Menurut Bima, pihaknya segera berkordinsi dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kotim serta juga manjemen BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan berkaitan permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut.

“Kewajiban perusahaan mendaftarkan dan membayarkan BPJS Kesehatan untuk karyawan, baik karyawan tetap, pekerja kontrak, maupun pekerja harian lepas,”kata Bima Jum’at (24/09).

Baca Juga :  847 Tenaga Kontrak Diminta Kembali Bertugas

Di dalam Pasal 13 Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan lanjut dia, telah disebutkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran setiap bulan.

Sesuai Pasal 31 Perpres No 82 Tahun 2018, iuran jaminan kesehatan setiap bulan adalah 5% dari upah per bulan. Ketentuannya, sebesar 4% dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja yang diberikan dalam bentuk tunjangan BPJS Kesehatan Karyawan, sedangkan 1% dibayar oleh karyawan.

“BPJS Kesehatan juga wajib bagi setiap karyawan perusahaan. Namun, kewajiban mendaftarkan kepesertaan menjadi tanggung jawab pemberi kerja atau perusahaan. Jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawan mereka, maka terancam sanksi administratif berupa teguran, denda, dan tidak mendapat layanan publik (perizinan),”ujarnya.

Baca Juga :  Banyak Produk Perda Hanya Jadi Kertas Usang

Selain BPJS Kesehatan, perusahaan juga diwajibkan mengikutsertakan karyawan sebagai peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Di luar sebagai kewajiban perusahaan, kedua sistem jaminan sosial ini dapat menjadi nilai lebih perusahaan di mata calon karyawan.

“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS (kesehatan maupun ketenagakerjaan), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif sesuai bunyi Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. (Ry)

Share :

Baca Juga

DPRD Kotim

Perlu Relokasi Pemukiman Warga Korban Banjir

DPRD Kotim

Dewan Dorong Pemetaan Daerah Rawan Bencana

DPRD Kotim

Pemkab Kotim Dinilai Telah Abaikan Rekomendasi

DPRD Kotim

Dewan Desak Sengketa Lahan Plasma Diselesaikan

DPRD Kotim

Sudah Saatnya PTM Kotim Normal

DPRD Kotim

Truk Bermuatan Melebihi Tonase Dilarang Melintas dalam Kota

DPRD Kotim

Musim Penghujan, Dewan Imbau Masyarakat Waspada DBD

DPRD Kotim

Dinilai Janggal, Dewan Sorot Penyaluran Bansos Pemprov Kalteng di Kotim