Home / DPRD Kotim

Kamis, 21 Januari 2021 - 12:32 WIB

Dewan Minta Jukir Liar di Sampit Ditertibkan

Anggota DPRD Kotim Bima Santoso.

Anggota DPRD Kotim Bima Santoso.

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Meski sering di kritik, aksi parkir liar di sejumlah lokasi di dalam Kota Sampit masih marak. Bahkan sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kotim.

Menyikapi ini, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim Bima Santoso, meminta Pemda Kotim melalui instansi terkait, untuk menertibkan aksi juru parkir (jukir) liar yang dinilai sangat meresahkan masyarakat tersebut.

“Seperti di kawasan jalan MT. Hariyono sekitar Apotik Sejahtera sampai perempatan lampu merah HM. Arsyad Ahmad Yani, S. Parman banyak pungutan parkir yang menyalahi prosedur, belum lagi di beberapa lokasi lainnya yang luput dari pengawasan Pemda, ini harus ditertibkan karena sudah merugikan masyarakat,” ungkap Bima Santoso, Kamis (21/1/2021).

Baca Juga :  Dewan Usul Percepat Pelantikan Bupati Terpilih

Sikap tegas instansi terkait lanjut dia, sangat dibutuhkan dalam menindak para jukir liar ini, jangan sampai terjadi pembiaran yang dampaknya bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga daerah.

“Kita sudah banyak menerima keluhan masyarakat terkait parkir liar ini, masalah ini jangan dibiarkan, sebab bisa muncul persoalan-persoalan sosial yang merugikan banyak pihak,”katanya.

Apa lagi dengan belum dicabutnya surat edaran Bupati, yang masih menggratiskan parkir selama masa pandemi Covid-19 tidak berjalan dengan seperti yang diinstruksikan.

Retribusi parkir sangat menguntungkan untuk pendapatan daerah, menurut politisi dari PKB ini sebaiknya surat edaran itu di cabut, sehingga aturan parkir bisa diterapkan kembali oleh pemerintah.

Baca Juga :  Libatkan Masyarakat Sekitar dalam Pemanfaatan Dana Desa

PAD parkir merupakan salah satu penyumbang terbesar jika benar-benar di kelola dengan baik oleh pemerintah. Maka menurutnya, sudah selayaknya zona parkir difungsikan kembali oleh pemerintah yang hasil pendapatannya akan lebih berguna untuk Pendapatan daerah.

“Selama ini sejak aturan penggratisan parkir diterapkan, pungutan parkir yang berjalan hampir satu tahun tanpa masuk ke retribusi daerah kemana, siapa yang mengelolanya, ini juga harus di telusuri,”pungkasnya (By)

Disclaimer: Artikel ini di produksi oleh kaltengekspres.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggungjawab kaltengekspres.com.

Share :

Baca Juga

DPRD Kotim

Pemkab Kotim dan BPN Dinilai Teledor Terkait Masalah Tanah Makam 

DPRD Kotim

Sediakan Sapras Damkar di Pasar Pundu

DPRD Kotim

Hari Pertama Kerja, DPRD Kotim Langsung Bahas 2 Raperda

DPRD Kotim

Usai Rapat Tertutup, Anggaran DPRD Kotim Batal Dipangkas

DPRD Kotim

Lonjakan Pemudik Harus Diantisipasi

DPRD Kotim

Ini PR Bupati Menurut Legislator Golkar Kotim 

DPRD Kotim

Dewan Minta Tindak Tegas Penimbun Masker

DPRD Kotim

Dewan Soroti Lonjakan Pendatang Baru Pasca Mudik Lebaran