Dewan Gelar Rapat Banggar Bersama TAPD Provinsi Kalteng

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) secara virtual bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalteng terkait dengan penggunaan anggaran Covid19 dan juga anggaran Pilkada serentak 2020, di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng, Rabu (23/9/20).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, SP mengatakan, bahwa rapat tersebut selain membahas terkait anggaran Covid-19 dan Pilkada, juga bertujuan untuk membahas strategi pencadangan anggaran untuk persiapan Tahun Anggaran 2021 mendatang. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi refocusing anggaran yang berdampak pada terhambatnya sejumlah rencana kerja pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, TAPD Kalteng memaparkan terkait anggaran penanganan Covid-19 banyak dialokasikan untuk penanganan kesehatan sekitar Rp57 Miliar lebih dan untuk jaring pengaman sosial mulai dari Rp171 Miliar lebih pada Perubahan IV pada Pergub 27/2020, lalu Rp 164 Miliar lebih pada Perubahan V pada Pergub 41/2020 dan terakhir pada Perubahan VI pada Pergub 47/2020 yakni Rp 131 Miliar lebih.

Menanggapi penurunan pada anggaran jaring pengaman sosial Covid-19 setiap perubahan anggaran BTT tersebut, Ketua Fraksi PKB H Purman Jaya mengatakan bahwa dengan begitu maka akan ada SILPA anggaran.

“Dengan berkurangnya penggunaan anggaran pada Pergub 47 Tahun 2020, itu artinya kan kita ada cadangan khusus anggaran penanganan Covid-19 yang memang disediakan Rp500 Miliar itu. Cadangan dana dari Covid-19 tahun 2020 itu terpakai kurang lebih Rp 300 Miliar sampai dengan Rp 350 Miliar, ini artinya dari SILPA itu kemungkinan besar ditambah APBD murni bisa menjadi cadangan anggaran penanganan Covid-19 untuk tahun 2021 nanti,” kata Wiyatno.

Lebih lanjut Wiyanto menjelaskan, dengan adanya dana cadangan tersebut, maka dapat meminimalisir kebijakan refocusing anggaran, sehingga anggaran pembangunan bisa jalan dan untuk anggaran Covid-19 itu juga tetap tersedia.

“Dengan begini kita dapat mengukur dan tidak perlu lagi ada refocusing anggaran. Jadi anggaran tetap jalan dan dana Covid-19 itu sendiri ada melalui dana cadangan itu tadi. Artinya, semua kembali menjadi normal terkait anggaran ini dan rencana kerja pembangunan daerah pun bisa berjalan lancar,” ucapnya.

Wiyatno mengatakan, dengan adanya anggaran pada Tahun Anggaran 2021, maka pihaknya mengusulkan agar ada alokasi yang difokuskan pada pengembangan sektor pendidikan, khususnya terkait dengan sekolah daring atau online.

“Harapan kami di tahun 2021, yang menjadi keluhan masyarakat terkait belajar online itu, seperti adanya wilayah yang tidak ada jaringan sinyal atau Blankspot, lalu ada yang memiliki jaringan sinyal tapi tidak memiliki perangkat Smartphonenya dan juga ada perangkat serta sinyal namun masih kesulitan jaringan internet, dapat dibantu dengan menggunakan alokasi anggaran 2021 itu,” ucapnya. (Ra)