Saat Pandemi Covid-19, Pilkada Melalui DPRD Dapat Dipertimbangkan

Ketua Komisi I DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering. Foto : Ra

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, menjadi perhatian kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal tersebut tidak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada kebutuhan anggaran dan sejumlah tahapan pelaksanaan Pilkada itu sendiri.

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering menilai, bahwa dengan kondisi tersebut layak dipertimbangkan Pilkada kembali dilakukan melalui lembaga DPRD. Opsi ini bisa saja dilakukan jika berbicara mengenai penghematan anggaran dan kepastian pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

“Kalau untuk penghematan anggaran, waktu dan lain sebagainya, layak dipertimbangkan itu. DPRD inikan lembaga perwakilan rakyat. Jadi bisa saja hal tersebut dilakukan khusus untuk Pilkada tahun ini saja,” kata Freddy Ering, Kamis (16/7/2020).

Selain itu, pertimbangan tersebut juga untuk menghindari kembali ditundannya pelaksanaan Pilkada hingga 2021. Hal ini tidak lepas dari pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menyatakan bahwa Pilkada bisa saja ditunda, jika kondisi Covid-19 terus mengalami peningkatan hingga Desember mendatang.

“Karena kalau ditunda lagi dari Desember ini, tentu akan memengaruhi keberlanjutan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan karena terjadi kekosongan pemerintahan,” tegasnya.

Maka dari itu agar pesta demokrasi tersebut tidak lagi ditunda dari yang telah dijadwalkan, maka mengembalikan Pilkada kembali melalui DPRD patut untuk dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.

Politikus PDIP ini menyebutkan, untuk memutuskan Pilkada kembali ke DPRD memang harus melalui keputusan presiden yang kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah yang melaksanakan pesta demokrasi tersebut. Di Kalteng ada dua Pilkada, yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

“Yang pasti saya berharap tidak ada lagi penundaan Pilkada dari Desember. Karena ini semua untuk kepentingan masyarakat dan daerah yang melaksanakannya,” ucap Fredy. (Ra)

Berita Terkait
<