

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), menyoroti proses penyaluran pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.
Menurut Anggota Komisi I DPRD Kalteng, H. Sugiyarto, dari kuota yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebanyak 2086 paket sembako, hanya sebanyak 1.119 paket sembako yang dibagikan di wilayah setempat. Hal tersebut akibat masih ditemukan adanya kendala, seperti ketidaksesuaian data penerima. Sehingga pemerintah setempat harus memverifikasi kembali data penerima.
“Dari keterangan camat setempat, masih ada data-data yang tidak akurat. Sehingga sisa dari paket sembako tersebut, akan dibagikan untuk tahap ke dua,” kata H. Sugiyarto, Kamis (23/7/2020)
Selain itu, permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, yakni syarat pengambilan BST yang mengharuskan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pasalnya, sebagian besar masyarakat setempat tidak memiliki Kartu Keluarga (KK). Beruntungnya, Gubernur kalteng mengeluarkan surat edaran, yang mengatakan bahwa, pengambilan BST dapat menggunakan surat keterangan domisili.
“Namun, ketika Surat Keterangan Domisili diajukan oleh masyarakat setempat, tidak mendapat persetujuan. Inilah yang menjadi perhatian kami,” ucapnya.
Untuk itu dirinya menyarankan, dengan adanya surat edaran dari Gubernur Kalteng yang membolehkan masyarakat mengambil BST hanya dengan Surat Keterangan Domisili, dapat diperkuat dengan surat pengantar, baik dari Lurah maupun Kepala Desa. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan hak atas BST tersebut. (Ra)