Home / DPRD Provinsi Kalteng

Senin, 27 Juli 2020 - 18:13 WIB

Dewan Bahas Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Suasana Rapat antara Tim Pansus DPRD Kalteng bersama Tim Pemprov Kalteng, terkait pembahasan Raperda inisiatif DPRD Kalteng tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, di ruang rapat Komisi III DPRD Kalteng. Foto : Ra

Suasana Rapat antara Tim Pansus DPRD Kalteng bersama Tim Pemprov Kalteng, terkait pembahasan Raperda inisiatif DPRD Kalteng tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, di ruang rapat Komisi III DPRD Kalteng. Foto : Ra

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Panitia Khusus DPRD Kalteng bersama Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, di ruang Komisi III DPRD Kalteng, Senin (27/7/2020) sore.

Rapat pembahasan tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Raperda Inisiatif DPRD Kalteng Drs. Duwel Rawing didampingi sejumlah anggota pansus lainnya, seperti Hj. Siti Nafsiah, Kuwu Senilawati, Rizki Amalia Darwan Ali dan Evi Kahayanti.

Sedangkan pihak eksekutif dari Pemprov Kalteng yang hadir, diantaranya PlT Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng Essau Tambang, S.Si, M.Kes, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng, perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng, perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng, serta perwakilan Dinas Sosial (Dinsos) Kalteng.

Baca Juga :  Masyarakat Katingan Minta Tingkatan Sarana Listrik

Ketua Pansus Raperda inisiatif DPRD Kalteng, Duwel Rawing, saat dikonfirmasi usai rapat menjelaskan, Raperda tersebut tidak hanya mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana alam saja. Namun juga penyelenggaraan penanggulangan bencana non alam, termasuk pula penanggulangan bencana sosial.

“Jadi memang tadi belum sampai ke wabah, tapi yang pasti bencana-bencana alam yang sedang kita hadapi. Harapan kita kan perda itu bisa menjawab persoalan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga kita suka tidak suka mau tidak mau, mencoba mengatur sejauh mungkin mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada. Apalagi sekarang kita memang sedang menghadapi bencana non alam,” kata Duwel.

Saat disinggung terkait Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian Kebakaran Lahan (Dalkarla), mantan Bupati Katingan itu menegaskan pihaknya telah membuat Perda tersendiri terkait hal tersebut. Pasalnya, bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, perlu aturan yang lebih terperinci. Sebab, ada masyarakat peladang yang harus tetap mendapatkan hak dalam membuka lahan.

Baca Juga :  DPRD Kalteng Setuju Hibah Tanah KONI Untuk Bangun Menara Bank Kalteng

“Tetapi kami tidak memasukan kebakaran hutan dan lahan ke Perda Bencana itu. Karena itu ada Perda tersendiri untuk kebakaran lahan. Dan hutan itu, bukan hak serta bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan masih dalam kewenangan pemerintah pusat,” ucapnya. (Ra)

Disclaimer: Artikel ini di produksi oleh kaltengekspres.com. Semua publikasi berita yang diterbitkan media Kalteng Ekspres.com, merupakan tanggung jawab penanggung jawab redaksi.

Share :

Baca Juga

DPRD Provinsi Kalteng

Kemajuan Infrastruktur Objek Wisata Loksado, Dapat Diterapkan di Kalteng

DPRD Provinsi Kalteng

Dalam Waktu Dekat DPRD Kalteng Bakal Gelar Reses Perorangan

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Salurkan Bantuan Sembako ke Katingan

DPRD Provinsi Kalteng

Harus Tetap Sinergi Tanggulangi Covid-19

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan dan Pemprov Kalteng Sepakati KUA PPAS APBD Tahun 2021

DPRD Provinsi Kalteng

Permendikbud Nomor 6 Perlu Ditinjau Ulang

DPRD Provinsi Kalteng

Tingkatkan Sosialisasi Bahaya Narkoba

DPRD Provinsi Kalteng

Perlu Perhatian Lebih Pemerintah Terhadap Pendidikan