Pemkab Kotim Belum Mampu Realisasikan Bantuan Sembako

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim menggelar rapat pembahasan Rasionalisasi Penanganan Covid-19 di Aula DPRD Kotim, Jumat (8/5/2020). Dalam rapat tersebut ada point penting yang mengejutkan, yakni keuangan daerah saat ini sedang minim.

Hal ini menjawab penyebab belum tersalurkannya bantuan sembako kepada masyarakat. Yakni bukan terkendala DPRD yang menjadi penghambat melainkan khas keuangan daerah saat ini sedang kosong. Lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotim saat ini menurun drastis secara signifikan dan hampir bisa dikatakan down akibat terjadinya pandemi Covid-19.

Ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim sekaligus Ketua TAPD Kotim Halikinnoor saat rapat tersebut. Menurut Halikin, saat ini pihaknya masih melakukan rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kotim. Karenaa akibat pandemi Covid-19 berdampak besar pada PAD Kotim. Sehingga bisa dikatakan pendapatan daerah saat ini sedang lumpuh.

“Posisi keuangan daerah kita saat ini sedang kosong, dimana gajih ASN dan tenaga kontrak beserta anggota DPRD saat ini juga masih belum terbayarkan, sedangkan PAD kita saat ini juga sedang down, aakibat dampak dari Pandemi Covid-19 yang mewabah. Tercatat pada saat pandemi ini untuk perharinya pendapatan daerah kita hanya berkisar Rp 1 juta saja,” kata Halikin, saat rapat pembahasan, Jum’at (8/5).

Sementara untuk bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak lanjut dia, awalnya pihaknya sudah menganggarkan Rp 10 miliar. Namun itu masih sebatas perencanaan anggaran dan saat ini uangnya  belum ada.

Untuk itu tambah Halikin, terkait dengan rasionalisasi anggaran yang telah dilaksanakan TAPD Kotim, dimana sesuai dengan edaran Surat Keterangan Bersama (SKB) Dua Menteri yakni Menteri Keuangan dan Mendagri agar Dana Alokasi Umum (DAU) 100,% dapat tersalurkan ke daerah hingga dapat dipergunakan. Ternyataa terdapat kendala saat ini penyampaian rasionalisasi tersebut belum sesuai ketentuan SKB dua Menteri.

” Kita mengharapkan semua pihak bisa mengerti baik itu DPRD maupun seluruh masyarakat Kotim pada umumnya, jika nanti keuangan daerah sudah siap, bantuan sembako tersebut akan segera kita salurkan,”ujarnya.

Menyikapi ini, sejumlah anggota DPRD Kotim menyarankan agar TPAD Kotim bisa mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pasalnya, selama wabah Covid-19 ini, tentunya bantuan sosial harus tetap disalurkan bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu, termasuk untuk upaya pencegahan penyebaran wabah tersebut di tengah masyarakat. (RY)