Pemprov Kalteng Prioritaskan Pemberdayaan Masyarakat Desa

PALANGKA RAYA,  KaltengEkspres.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun ini memprioritaskan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Hal ini dalam rangka menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalteng.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng,  Fahrizal Fitri saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Ballrom Swisabell Hotel Danum,  Jumat (30/8/2019).

Sekda mengatakan, sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan Kalteng yang maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat, menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis), maka di tahun anggaran 2019 ini merupakan tahun ke lima penyaluran Dana Desa, sebagai bentuk perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Selama lima tahun Dana Desa yang dikucurkan secara bertahap, telah membawa dampak positif dan beberapa perubahan mendasar di desa. Perbaikan tata pemerintahan, tata kelola keuangan, pembangunan diberbagi sektor dan pemberdayaan masyarakat desa, perlahan namun pasti perubahannya mulai dirasakan oleh masyarakat desa,” ungkap Fahrizal Fitri saat menyampaikan sambutannya.

Tentu kedepannya, tambah Fahrizal  masih banyak hal yang ingin kita capai bersama. Namun disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan yang mesti kita benahi bersama. Persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial dan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat perdesaan, menjadi persoalan sekaligus tantangan bagi saudara-saudara sekalian sebagai pelaku, pendamping. pengawas, dan pembina program di daerah tugas masing-masing.

Dalam konteks Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, P3MD sangat sejalan dengan Visi Misi  Gubernur Kalteng, khususnya pada misi yang ke 4 yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Peningkatan Usaha Ekonomi merupakan salah satu program percepatan prioritas daerah yang masuk dalam program penanggulangan kemiskinan, termasuk tenaga kerja dan pemberdayaan.

“Kami menyadari bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan instrumen yg sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan,” tandasnya. (ed/adv)