Home / Kotim

Jumat, 1 Februari 2019 - 09:42 WIB

Ini Jawaban KPK Terkait Kasus Bupati Kotim

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait beredarnya kabar dugaan kasus gratifikasi dalam penyalahgunaan wewenang pemberian izin usaha pertambangan (IUP), kepada tiga perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), yang menyeret Bupati Kotim Supian Hadi.

Wakil Ketua KPK RI Thony Saut Situmorang ketika dikonfirmasi Kalteng Ekspres.com via telpon seluler (ponsel) melalui pesan whatsapp Jumat (1/2/2019), tidak membantah adanya kasus tersebut.

Ia mengatakan, sejauh ini biarkan penyidik bekerja. Nanti jika ada perkembangan lanjutan atas kasusnya akan disampaikan.

Sementara ketika dimintai keterangan terkait kepastian penetapan tersangka terhadap Bupati Kotim Supian Hadi. Saut mengungkapkan, masih mengecek dulu perkembangan penyidikan kasusnya. Lantaran ia mengaku belum update terhadap kasus yang ditangani penyidik KPK tersebut.

Baca Juga :  Ditinggal Kosong, Rumah Warga Bagendang Terbakar

Sebagaimana diberitakan, perkara ini diketahui setelah KPK merilis daftar kegiatan penyidikan sisa tahun 2017 dan perkara tahun 2018. Ada total 349 kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK), masing-masing 75 perkara sisa tahun 2017 dan 199 perkara tahun 2018.

Dalam daftar rilis di laman resmi website KPK tanggal 22 Januari 2019 itu, terdapat ratusan perkara yang sudah dalam tahap penyidikan. Di antaranya adalah kasus operasi tangkap tangan terhadap 4 anggota DPRD Kalteng. Selain itu, ternyata ada satu perkara lain yang juga melibatkan pejabat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Baca Juga :  Tersandung Korupsi, Dua Mantan Kades di Kotim Divonis 5 dan 2,3 Tahun Penjara

Pada daftar penyidikan perkara bulan Desember 2018 nomor urut 1, tertulis perkara yang menjadikan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi sebagai tersangka.

Supian Hadi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin. Dik/179/DIK.00/01/12/2018 tanggal 12/12/2018 dalam perkara TPK berupa penyalahgunaan wewenang dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Aries Iron Mining (AIM) dan PT Billy Indonesia (BI) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tahun 2010-2012. (tim)

Share :

Baca Juga

Kotim

Duh…Belum Diperbolehkan KPU, Spanduk Bacaleg Sudah Ramai Dipajang di Kotim

Kotim

Hakim Tolak Praperadilan Mantan Kepala BPN Sampit

Kotim

Harlah Herbalife Diperingati di Kotim

Kotim

Tim Cobra Ringkus Tiga Pengedar Zenith Dalam Semalam

Kotim

Masyarakat Berharap TMMD Berikutnya Kembali Dilaksanakan di Pulau Hanaut

Kotim

Warga Bersyukur Atas Program TMMD di Desa Bapinang Hilir

Kotim

Lapas Sampit Terima Bantuan Hibah Pemkab Kotim dan Seruyan

Kotim

Datangkan Akbar Tanjung, Seminar HMI Diikuti Antusias Warga Kotim
error: Content is protected !!