Diduga Belum Kantongi Izin, Tongkang CV KB Nekat Keruk Pasir di Das Mentaya

SAMPIT, KaltengEkspres.com Warga yang tinggal di Desa Rasau Tumbuh Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, diresahkan dengan aktivitas pengerukan pasir oleh tongkang CV Kawan Bahari (KB) disekitar daerah aliran sungai (DAS) Mentaya di kawasan desa setempat.

Pasalnya, aktivitas ini dianggap rawan menimbulkan kerusakan serta pencemaran DAS Mentaya di kawasan setempat. Parahnya lagi, diduga aktivitas pengerukan pasir ini belum mengantongi izin. Terutama surat Izin kerja keruk (SIKK).

Kepala Desa Rasau Tumbuh Udin mengatakan, aktivitas pengerukan pasir di kawasan setempat sudah dua kali dilakukan oleh tongkang tersebut. Selama melakukan aktivitas pengerukan, dirinya selaku aparat desa tidak pernah diberitahu sama sekali terkait aktivitas tersebut sebelumnya. Padahal menurut dia, aktivitas yang dilakukan ini berada di kawasan desanya.

“Saya tahunya setelah mendapat laporan warga desa. Dari penelusuran kita tongkang itu milik CV. Kawan Bahari. Sampai saat ini pihak CV belum pernah melakukan pemberitahuan terkait aktivitasnya ini kepada kita. Ya semacam nyelonong boy begitu,”ujarnya kepada Kalteng Ekspres.com, Selasa (16/1/2018).

Melihat dari cara perusahaan tidak lapor dan memberitahukan aktivitasnya kepada pihaknya selaku aparat desa setempat lanjut dia, pihaknya menduga CV ini tidak mengantongi izin. Lantaran aktivitas ini dilakulan terkesan sembunyi-sebunyi.

“Kita berharap pihak KPLP Sampit bisa menangani permasalahan ini, dan mempertanyakan tentang izin mereka. Sudah jelas dalam Aturannya, sebelum memilik Surat Ijin Kerja Keruk(SIKK) CV ini tidak boleh melakukan aktivitas pengerukan,”papar Udin.

Dijelaskan Udin, pihaknya sudah sempat mempertanyakan tanyakan  terkait izin tersebut. Namun yang bersangkutan tidak bisa memperlihatkan. Sehingga dugaan tidak adanya izin terkait aktivitas ini semakin menguat. “KPLP Sampit harus bersikap. Jangan melakukan pembiaran, atau jangan-jangan ada kerjasama diam-diam,”ungkap Udin.

Terpisah Kepala KPLP Sampit Sudiyantoro mengungkapkan, pihak sudah menerima laporan terkait pelayaran CV KB tersebut. Namun pihaknya tidak bisa campur tangan, apalagi melakukan intervensi supaya tidak boleh melakukan kerukan pasir di daerah setempat, lantaran dirinya beralasan di daerah setempat tidak masuk kawasan terminal kusus (tersus) yang menjadi kewenangan pihaknya.

“Terkait permasalahan izin semacam SIKK itu memang wajib kami pertanyakan apabila kawasan tersebut masuk dalam Tersus kami. Itu baru jadi wewenang kami,”paparnya.

Menurut dia, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi kepada pihak kementrian terkait permasalahan tersebut. (MR)

Baca Juga :  10 Jam Terkurung, Pelaku Pencuri Sarang Walet Bersenpi Menyerahkan Diri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here