Puluhan Pedagang Tolak Pajak Penghasilan

KUALA PEMBUANG, Kaltengekspres.com – Puluhan pedagang di Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, menolak pungutan pajak penghasilan rumah makan yang dikenakan sebesar 10 persen dari total penjualan/pendapatan, yang dilaksanakan merata di Kabupaten Seruyan.

Penolakan ini disampaikan sejumlah pedagang di acara sosialisasi penerapan pajak rumah makan di aula Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Seruyan, belum lama ini.

Suprapto salah seorang pedagang mengatakan, sebagai warga negara yang baik dirinya mau mendukung upaya pembangunan di Kabupaten Seruyan dengan membayar pajak, tapi seharusnya penerapan itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Kita keberatan, selama ini berjualan hasil kerja keras sendiri, membuat usaha sendiri, tidak ada sama sekali sentuhan dari pemerintah daerah, selama ini pemerintah tidak mau tau,” katanya di acara sosialisasi itu.

Suprapto menginginkan, pemungutan pajak sebaiknya dihitung setiap bulan. Sehingga tidak terlalu memberatkan pedagang.

“Tentukan berapa perbulannya. kalau maksa istilah persenan kami keberatan, karena banyak kewajiban yang harus kami bayar, contohnya bayar kontrakan, makanan, dan modal kami, jika 10 persen, sehari mendapat Rp 100 ribu, 10 ribu perhari di kali satu bulan Rp 300 ribu, ini sangat memberatkan kami,”paparnya

Sementara, Kepala BPPRD Seruyan Markus menjelaskan, sosialisasi tersebut dalam rangka mendiskusikan agar tata kelola pajak lebih mudah.

“Kalau dipungut perbulan saat ini, kami akan terjerat Pungutan Liar (Pungli), karena kita sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) untuk beban pajak 10 persen dari penghasilan untuk rumah makan,” terangnya.

Markus menjelaskan, saran-saran dan masukan dari para pedagang tersebut akan ditampung dan diskusikan untuk mencari solusi yang baik.

“Karena di Perda itu dua tahun baru bisa di evaluasi, dan kita pertimbangkan supaya tidak memberatkan pedagang,”pungkasnya. (vs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here