



SAMPIT, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026.
Sejak awal Juli, BPBD telah meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menghadapi ancaman kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga kondisi memburuk. Berbagai langkah mitigasi terus disiapkan agar dampak kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin, termasuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan apabila terjadi peningkatan kebutuhan air bersih.
“Posisi di awal bulan Juli ini sudah terasa sekali. Nantinya akan ada pilihan, air bersih apa air pemadaman. Mudah-mudahan karhutla terkendali sehingga kami bisa membagi kekuatan untuk distribusi air bersih,” ujar Multazam, Sabtu (25/7/2026).
Menurutnya, jika kebakaran hutan dan lahan meningkat, kebutuhan air untuk pemadaman otomatis akan melonjak. Di sisi lain, masyarakat tetap membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, BPBD telah mulai memetakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kesulitan air sebagai bagian dari langkah antisipasi pemerintah daerah.
Semangat gotong royong lanjut dia, menjadi salah satu kekuatan penting dalam menghadapi musim kemarau. Desa-desa yang memiliki sumber air memadai diharapkan dapat membantu wilayah lain yang mengalami kesulitan.
“Pilihan ini memberi konsekuensi masing-masing. Mudah-mudahan desa yang berada di sekitar lokasi perizinan dapat membantu desa-desa sekitar untuk kebutuhan air bersih. Ini salah satu cara yang bisa dilakukan melalui semangat gotong royong,”jelasnya.
Sebagai bentuk respons cepat, BPBD juga telah menindaklanjuti laporan warga terkait krisis air bersih. Salah satunya berasal dari salah satu dukuh di Desa Tanah Putih. Setelah dilakukan pengecekan lapangan, pemerintah memastikan kondisi tersebut benar sehingga menjadi perhatian untuk penanganan lebih lanjut.
Di sisi lain, pihaknya juga terus mendorong penguatan infrastruktur air bersih di tingkat desa. Salah satu contoh yang dinilai berhasil berada di Desa Bagendang Tengah, yang memiliki sumur bor dalam hasil program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hingga kini, fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik dan menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar saat musim kemarau.
Multazam mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan membeli air isi ulang secara terus-menerus, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak.
“Sekarang mungkin masih bisa menggunakan air isi ulang. Tapi bagi masyarakat tertentu tentu menjadi beban. Air isi ulang juga harus dipastikan diproduksi sesuai kriteria dan ketentuan sehingga aman untuk dikonsumsi,” tegasnya.
Kewaspadaan pemerintah daerah semakin diperkuat menyusul adanya peringatan dari Pakar Klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, mengenai potensi terjadinya Super El Nino 2026 yang diperkirakan memiliki intensitas lebih kuat dibandingkan fenomena El Nino tahun 2023. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau, meningkatkan risiko karhutla, serta memicu krisis air di sejumlah daerah.
Menyikapi hal itu, Pemkab Kotim melalui BPBD mengajak seluruh masyarakat untuk mulai melakukan langkah-langkah sederhana namun penting, seperti menghemat penggunaan air, menjaga lingkungan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih. (to)