Dewan Dukung Optimalisasi MPP Sektor PBB

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Deby Setiawan, mendukung langkah Pemerintah Kota dalam memaksimalkan fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP) khususnya disektor Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dilengkapi Nomor Pokok Pajak Daerah (NPP). Ia menilai kehadiran layanan ini bisa menjadi solusi efektif untuk mendorong masyarakat lebih sadar pajak dan mempermudah segala bentuk pelayanan publik.

Menurutnya, keberadaan NPP menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas layanan dan pendapatan daerah. Ia berharap sistem ini disosialisasikan secara masif agar warga tidak lagi kebingungan saat mengurus berkas-berkas penting, seperti perpanjangan STNK, izin usaha, maupun keperluan administrasi lainnya.

“Karena pemerintah kota sudah siapkan NPP, tinggal bagaimana kita dorong masyarakat untuk tahu dan mau manfaatkan itu. Di MPP semua sudah terintegrasi, masing-masing OPD punya perwakilan. Jadi nggak perlu lagi warga antre lama-lama di banyak tempat,” jelas Deby, Rabu (25/6)

Deby, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Tidak hanya soal sistem, namun juga soal sikap para ASN yang bertugas di MPP.

“Pelayanan harus maksimal, ramah, penuh senyum. Jangan sampai orang kapok datang cuma karena dilayani dengan muka masam. Fasilitas juga harus nyaman, seperti AC, ruang tunggu, dan parkir yang tertata,”ucapnya.

Ia menyoroti pentingnya optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bagian dari upaya bersama antara DPRD dan pemerintah kota dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut sudah ada kesepahaman bersama bahwa warga yang taat PBB harus mendapat prioritas dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pengaspalan dan perbaikan jalan.

“Kami di DPRD sudah diskusi langsung dengan Pak Wali Kota, dan sepakat bahwa sektor PBB harus kita genjot. Bahkan saya sendiri di kompleks tempat tinggal saya ikut aktif sosialisasi bahwa pembangunan jalan, drainase, dan lainnya itu juga dibiayai dari pajak, termasuk PBB,”ujarnya.

Ia mengungkapkan, pada masa mendatang dalam pembahasan perubahan anggaran, pihaknya bersama eksekutif berkomitmen meninjau ulang sektor penerimaan pajak sebagai bagian dari strategi penguatan fiskal daerah.

“Kalau ada jalan rusak dan diusulkan masyarakat, tapi PBB di wilayah itu banyak yang menunggak, ya mungkin belum jadi prioritas. Kita ingin pembangunan berpihak pada warga yang juga mendukung pemerintah dengan taat bayar pajak,” tandas Deby. (gel)