SAMPIT, KaltengEkspres.com – Wakil Ketua DPRD Kotim Rudianur mendukung rencana Bupati Kotim Halikinnor untuk membahas terkait rencana pemerintah melakukan pemberhentian terhadap tenaga kontrak (tekon).
Karena menurut Rudianur, rencana pemerintah ini akan mendapatkan pertentangan dari banyak kepala daerah lantaran saat ini persoalan kekurangan ASN itu adalah hampir merata di semua kabupaten kota di luar pulau Jawa.
“Saya sangat mendukung kepada Bupati melalui jalurnya menyuarakan di ajang kegiatan Apkasi nanti rencana pemberhentian tekon atau honorer oleh pemerintah pusat tersebut,”ujarnya.
“Kalau di Pulau Jawa memang tidak ada masalah, sementara di Kalimantan ini hampir belum bisa seperti itu, tekon atau honorer ini keberadaanya tidak bisa dipungkiri menjadi kebutuhan mendasar untuk pelayanan publik,”ujarnya lagi.
Pihaknya akan berupaya menyampaikan kondisi itu melalui jalur politik. Melalui Fraksi Partai Golkar akan memberikan gambaran kondisi di daerah jika pada waktunya nanti honorer ini dihapus. Sementara kouta untuk pengangkatan P3K itu minim sekali.
Rudianur beranggapan kebijakan untuk memberhentikan honorer di tahun 2023 ini memang belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Perlu waktu panjang untuk menyesuaikan dan menata kembali. (ahm)
