Mahasiswa Kalteng Turut Menolak 3 Periode
PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Puluhan massa dari berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Palangka Raya, menggelar aksi unjuk rasa damai untuk menyampaikan sejumlah tuntutan di depan Kantor DPRD Kalteng, Senin (11/4/2022).
Aksi ini sebagai bentuk penolakan terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Tidak hanya itu Koordinator lapangan aksi damai, William Candra meminta agar pemerintah segera mengusut kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng.
“Kami juga menolak adanya kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan PPN 11 persen dan mendesak DPR RI untuk membahas dan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat,” serunya.
Ia juga menyampaikan tujuh poin tuntutan diantaranya meminta DPRD Kalteng untuk menyampaikan sikap dan menolak, terkait wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode kepada pemerintah pusat, DPR RI dan MPR RI.
Kedua, meminta kepada DPRD Kalteng untuk mendesak pemerintah daerah agar bisa mengusut tuntas terkait kelangkaan minyak goreng dan sejumlah kebutuhan bahan pokok lainnya; Ketiga, meminta DPR RI agar menyampaikan kepada Menteri ESDM untuk menurunkan harga serta memberikan subsidi terhadap BBM kepada masyarakat Indonesia.
Keempat, meminta kepada Anggota DPR RI Dapil Kalteng terhadap janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden; Kelima, menolak kebijakan pemerintah pusat terhadap kenaikan PPN 11%; Keenam, meminta seraya mendesak DPR RI agar dapat segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA); serta Ketujuh, meminta dan mendesak kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan konflik Agraria di Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno didampingi sejumlah unsur pimpinan komisi dan anggota DPRD Kalteng menerima langsung massa dan memberikan apresiasi atas kepedulian mereka terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia.
“Aspirasi yang telah disampaikan ini akan segera diakomodir kepada pihak kementerian terkait dan tentunya juga ke DPR RI,” kata Wiyatno dihadapan peserta aksi. (via)
<