Home / DPRD Barito Selatan

Minggu, 10 Oktober 2021 - 12:14 WIB

DPRD Barsel Minta Perda Prokes Covid-19 Dikaji Ulang

Buntok,Kaltengekspres.com – Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Ir. HM. Farid Yusran MM mengakui bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Protokol Kesehatan Covid-19 masih perlu pengkajian mendalam, karena belum pernah ada undang undang yang mengatur hal itu.

Ia menjelaskan, sebagaimana hasil diskusi antara DPRD Barsel dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perlu adanya pengkajian ulang terhadap Ranperda Prokes Covid-19 itu, sebab belum pernah ada peraturan terkait hal tersebut di daerah manapun di seluruh Indonesia.

“Kemaren kita pun telah diskusi dengan tim dari Kemendagri terkait itu, saya belum pernah dengar ada Perda itu di Indonesia katanya,” ungkap Farid, saat ditemui awak media seusai memimpin rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barsel tahun 2022 antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Barsel, Jumat (8/10/2021).

Dikatakan Farid Yusran, Perlunya mencermati lagi perihal penyusunan Perda Covid-19 tersebut kata dia lagi, karena mempertimbangkan bahwa pandemi Covid-19 ini tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan bahkan selamanya.

Baca Juga :  DPRD Barsel Prihatin Musibah Banjir di Kalsel

“Makanya kita perlu cermati lagi. Karena Covid-19 ini kan tidak selamanya, toh dengan peraturan kepala daerah saja masih bisa efektif seperti di DKI Jakarta, di Banjarmasin, di Palangka Raya. Kenapa tidak itu yang kita gunakan dulu,” jelasnya.

Baca Juga :  Banyak Terima Laporan Masyarakat, Komisi II DPRD Barsel Jadwalkan RDP Dengan Dishub

Ditambahkan politisi PDI Perjuangan ini lagi, penyusunan sebuah Perda itu harus mengacu kepada kepentingan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya peraturan yang dibuat tersebut.

Apalagi, dalam Ranperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah, ada tambahan sanksi berupa hukuman kurungan bagi para pelanggar, menurutnya hal itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

“Mengurung orang yang hendak mencari duit, bagaimana?” imbuhnya.

“Artinya kita mau Perda Perda ini membantu pemerintah tapi juga membantu masyarakat. Jangan nanti malah jadi Boomerang, kita nanti yang dihantam masyarakat. Bukan kita menolakmu,” tutupnya.(rif).

Share :

Baca Juga

DPRD Barito Selatan

Serap Aspirasi, Nurul Reses di Tiga Desa dan Satu Kelurahan

DPRD Barito Selatan

DPRD Minta Bupati Barsel Evaluas Kinerja Baperjakat

DPRD Barito Selatan

Dewan Harapkan Pembangunan Infrastruktur Merata

DPRD Barito Selatan

DLH Barsel Dinilai Lambat Atasi Masalah Pencemaran Perusahaan

DPRD Barito Selatan

DPRD Barsel Ingatkan Warga Waspada Saat Banjir

DPRD Barito Selatan

DPRD Barsel Himbau Pemudik Agar Perhatikan Kondisi Rumah Sebelum Ditinggalkan

DPRD Barito Selatan

Ini Hasil Reses Anggota DPRD Barsel Dapil I

DPRD Barito Selatan

Salah Satu Putra Terbaik Barsel Meninggal Dunia