PANGKALAN BUN, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat mengajukan dua buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke DPRD Kobar, dalam Rapat Paripurna ke VI Masa Sidang II Tahun Sidang 2021 di ruang Rapat DPRD Kobar, Kamis (24/6/2021).
Bupati berharap pihak legislatif segera melakukan pembahasan dua ranperda yang diajukan kepada DPRD Kobar. Lantaran 2 Raperda ini sangat penting untuk perkembangan program dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Adapun 2 Ranperda yaitu, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
Nurhidayah menyampaikan, penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020, bertujuan memberikan laporan hasil pelaksanaan dan penyelenggaraan keuangan daerah tahun 2020.
Untuk memberikan laporan kepada publik menyangkut pengelolaan keuangan sesuai kewenangan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 yang diajukan dalam bentuk Ranperda ini telah melalui proses pemeriksaan audit oleh BPK-RI, dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat, bersama dengan 11 kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 8 Mei dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Nurhidayah.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan laporan keuangan, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.449 Triliun atau 99,33 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 1.458 Triliun, meliputi : PAD Rp. 224.65 Milyar atau 102,74 persen. Pendapatan Transfer Rp.1,186 Triliun atau 99,42 persen. Lain – lain pendapatan yang sah Rp.37,61 Milyar atau 80,77 persen.
Realisasi belanja dan transfer sebesar Rp.1,442 Triliun atau 94,14 persen dari anggaran belanja dan transfer yang ditetapkan sebesar Rp.1,532 Triliun. Untuk realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.95,493 Milyar atau 117,97 persen dari anggaran penerimaan pembayaran yang ditetapkan yaitu Rp.80,946 Milyar.
Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.4,5 Milyar atau 60 persen dari anggaran pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan yaitu Rp.7,5 Milyar.
Kemudian Ranperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Hal ini berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang tertuang dalam akta notaris Win Aditya Ariwibawa, Nomor 41 tanggal 8 Mei 2021, disepakati perubahan anggaran dasar perseroan terkait modal dasar sebesar RP 3,5 Triliun.
Modal disetor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang semula sebesar Rp.90.475.000.000,’ menjadi sebesar Rp.109.500.000.000,’. Sedangkan realisasi modal disetor dari Pemerintah Kobar kepada PT.Bank Kalteng sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 adalah sebesar Rp.53.500.000.000,’.
“Maka dengan keputusan hasil RUPS tersebut sisa kewajiban modal disetor dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar Rp.56 miliar yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2024,” tandas Nurhidayah. (lh)
