Home / DPRD Kapuas

Senin, 19 April 2021 - 19:21 WIB

Komisi I DPRD Kapuas Kunker Ke Banjarbaru dan Batola

Kuala Kapuas,KaltengEkspres.com –Komisi I DPRD Kapuas yang terdiri dari  Bardiansyah, Kanedy, Free Buben dan Sri umi Daryatun didampingi Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  (Dukcapil) Kapuas, Sipie M Bungai baru- baru ini melakukan kunjungan kerja studi banding dan Konsultasi serta koordinasi ke Dinas Dukcapil Kotamadya Banjarbaru dan kabupaten Barito Kuala ( Batola).

“Kegiatan tersebut terkait dengan mekanisme Jemput Bola Sistem Perekaman Keliling Administrasi Kependudukan di Dukcapil Banjarbaru dan Barito Kuala ,” ujar  Sri Umi Daryatun kepada awak media Senin (19/4/2921).

Ditempat terpisah Kepala Dinas Dukcapil Kapuas, Sipie S Bungai yang diminta komentarnya terkait kunjungan mengatakan bahwa kegiatan kunjungan ke Banjarbaru dan Barito Kuala juga dalam rangka silaturahmi dan sharing serta bertukar pengalaman.

Baca Juga :  Dewan Harapkan Pembangunan Infrastruktur Terealisasi

Ia menjelaskan, kebijakan pelayanan dokumen yang diterapkan secara umum tupoksinya sama seluruh Indonesia karena itu satu komando dari pusat, tapi dalam pelaksanaan inovasi pelayanan dokumen tergantung kebijakan dinas masing-masing dalam melayani masyarakat.

“Kita melihat situasi dan kondisi di lapangan dan keadaan geografisnya.

Contoh untuk kota Banjarbaru ada inovasinya dalam penyampaian dokumen untuk masyarakat melalui pihak ketiga, melalui kantor pos atau joki. Misalnya mengantarkan KTP atau kartu keluarga atau akte diantar langsung oleh pihak ketiga dan dibayar ditempat oleh warga,” jelasnya.

Masih dikatakan Sipie S Bungai, sedangkan kalau kita disini tidak bisa karena jaraknya jauh dan hanya mengantarkan ke kepala desa dengan biaya dari kita, sama seperti di Batola, paling jauh mereka di wilayah Anjir

Baca Juga :  Kemitraan Antar Lembaga Perlu Ditingkatkan 

Sementara untuk kotamadya Banjarbaru inovasi itu  mungkin lebih mudah karena jaraknya sangat dekat hanya sekitar 6 kilometer jarak terjauhnya, sedangkan di daerah kita jaraknya sangat jauh. Jadi tidak mungkin kita terapkan disini. Kalau di Banjarbaru, dari pihak ketiga yang mengantarkan dokumen, mereka menarik biaya 10.000 rupiah per dokumen.

“Memang secara umum biayanya untuk dokumen semua gratis karena diurus sendiri namun karena diantar maka masyarakat membayar ditempat,”

“Untuk inovasi ini masih kita kaji dahulu karena perlu sosialisas ke masyarakat sebelum diterapkan karena beban biayanya dibayar oleh masyarakat. Kalaupun nantinya kita ingin menerapkannya tapi hanya untuk wilayah perkotaan saja namun itupun harus disosialisasikan dahulu.” tutupnya.(yan/rif).

Share :

Baca Juga

DPRD Kapuas

Pilkades Serentak 2022 Kapuas Nyaris Batal, Ini Sebabnya

DPRD Kapuas

Warga Jangkang Inginkan Legalitas Lahan

DPRD Kapuas

DPRD Kapuas Gelar Bimtek Pendalaman Tugas Dewan

DPRD Kapuas

Dewan Soroti Kerusakan Bangunan RSUD dr Soemarno Kapuas

DPRD Kapuas

DPRD Kapuas Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah di Yogyakarta

DPRD Kapuas

PBS Diminta Turut Sukseskan Pemilu 2024

DPRD Kapuas

Usai Reses, Legislator Ini Sampaikan Usulan Warga Selat

DPRD Kapuas

Legislator Kapuas Dorong Perusahaan Galakan CSR