

Kuala Kapuas,KaltengEkspres.com –Puluhan warga desa Lawang Kamah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas hadir di ruang rapat DPRD Kapuas dalam rangka Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan perwakilan perusahasn Zirkon/puya PT SBU(Sungai Batu Utama)dan Komisi l DPRD Kapuas Rabu(5/8/2020).RDP tersebut juga dihadiri Camat Timpah,kades Lawang Kamah, dan dari eksekutif.
Adapun tuntutan warga Lawang Kamah melalui juru bicaranya Tamau B Erang adalah menolak keberadaan perusahaan zirkon/puya PT SBU di wilayah desa mereka.
Alasan penolakan oleh warga tersebut di karenakan desa Lawang Kamah sempit karena diapit desa Lungkuh Layang dan Danau Pantau, serta di hulu berbatasan dengan Tumbang Randang, dan di utara berbatasan dengan desa Batapah.
Selain itu Daerah yang digarap PT SBU merupakan wilayah potensial karena ada beberapa anak sungai yang bisa dimanfaatkan warga Lawang Kamah mencari ikan dan memiliki banyak terdapat kayu, damar, kalanis, gemor yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
Menurut warga jika perusahaan PT SBU tetap melaksanakan kegiatan maka sangat berdampak pada kehidupan masyarakat berupa suasana ketidak tentraman karena di daerah atas atau bukit banyak bekas ladang milik orang tua mereka dulu yang saat ini masih menjadi milik bersama.
Warga juga tidak mengakui adanya surat pernyataan tanah (SPT) yang masuk areal PT SBU yang diajukan bebera penduduk Lawang Kamah dan sebagian lagi warga yang tidak berdomisili di Lawang Kamah.
Dengan alasan tersebut, warga meminta Camat mencabut SPT tersebut karena bisa menimbulkan masalah baru.
Menguat selama ini warga juga merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan kegiatan PT SBU tersebut.
Seusai RDP , Hani Genter tokoh masyarakat yang menolak PT SBU pada wartawan mengatakan bahwa pihaknya tetap berkeras pada tuntunan sebagaimana yang disampaikan dalam RDP tersebut.
Sementara itu anggota DPRD Kapuas dari dapil lll Syarkawi H Sibu
mengatakan adanya tuntutan itu adalah sangat wajar atas masuknya PT SBU karena terkait dengan kepemilikan lahan atas areal PT SBU yang bergerak di bidang pertambangan zircon/puya yang jaraknya kurang lebih 7 kilometer dari Lawang Kamah.
“Seperti disampaikan tokoh masyarakat bahwa lahan itu lahan adat tempat warga masyarakat Lawang Kamah untuk mencari nafkah hidupnya. Hari ini mereka terkejut dengan adanya kegiatan eksplorasi pertambangan zircon. Mereka menuntut hak atas tanah itu.”beber Syarkawi.
Dalam RDP ini menghasilkan poin rekomendasi yaitu supaya hak warga masyarakat dikembalikan dan dengan segera dilakukan inventarisasi.
Masyarakat lanjutnya selama ini merasa tidak pernah dilibatkan sehingga mereka mempertanyakan hak atas tanah mereka, disisi lain ada yang mengaku atas tanah itu sehingga kemungkinan besar terjadi tumpang tindih kepemilikan dan klaim atas tanah itu akan yang akan menimbulkan gesekan sosial.
“Nah ini yang tidak kita inginkan.Selaku wakil rakyat dari dapil lll Kita ingin bahwa kegiatan eksplorasi ini melibatkan sebesar mungkin seluruh komponen masyarakat disana sehingga hak masyarakat dihargai.” tegas ketua komisi ll DPRD Kapuas ini.
Diharapkan pihak-pihak yang menangani hal ini sesuai dengan kewenangannya dan harus juga melihat prosedur serta mengikuti aturan.
“Intinya jangan sampai perusahaan ini menimbulkan masalah baru bagi warga masyarakat yang bisa mengakibatkan konflik sosial.”pungkasnya.
Sementara itu ditempat yang sama Direktur Operasional PT SBU ,Edwin mengatakan bahwa pada intinya tadi ada permintaan masyarakat untuk CSR. Pembebasan tanah diganti dengan CSR, nanti akan keluar berupa Surat Tanah Adat sebagai pengganti SPT.(yan/rif).