

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim M Abadi menolak rencana pemutusan hubungan kemitraan antara DPRD Kotim dengan media, per 1 Juli 2020 mendatang.
Karena Abadi menilai kemitraan DPRD Kotim dengan media sangat penting. Khususnya dalam membantu tugas dan fungsi dewan dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah, melalui penyebar luasan informasi sehingga bisa diketahui oleh masyarakat.
“Saya tidak sepakat jika anggaran publikasi dengan media diputuskan, ini perlu jadi catatan kita bersama selaku penyelenggara pemerintah. Untuk itu publikasi harus dipertimbangkan agar tidak direfocusing 100 persen, mengingat pengusaha media, khususnya media online maupun cetak juga terdampak atas wabah Covid-19,”ungkap Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim ini, Sabtu (12/6).
Menurut Abadi, jika anggaran kurang seharunya jangan anggaran publikasi dipangkas 100 persen. Karena dampak Covid-19 juga dirasakan teman-teman media dan tentunya sangat mempengaruhi pendapatan mereka. Di sisi lain penyelenggara pemerintah juga butuh pers untuk menyampaikan informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan cepat.
“Update berita cepat dan sangat ditunggu kalangan masyarakat, karena memang sudah eranya. Apalagi wartawan juga harus jadi perhatian, mereka berisiko terpapar Covid-19. Bahkan sudah ada kejadiannya di Indonesia ini. Sehingga mereka juga layak dapat perhatian jangan seolah kita tidak mengerti,”tandasnya. (RY)