Home / DPRD Kotim

Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:30 WIB

Dewan Minta Laporan LHP BPK Segera Disampaikan

Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim M Abadi.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim M Abadi.

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M. Abadi meminta kepada pihak terkait yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim untuk segera menyampaikan LHP BPK kepada masing anggota DPRD Kotim.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 3, pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 dan pasal 153 ayat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan tentang kewajiban DPRD mendapat LHP BPK.

“Kita berharap segera disampaikan, supaya pemekrisaan yang di lakukan BPK Perwakilan Kalteng terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Kotim apakah meraih WTP atau tidak.  Karena sampai saat ini dokumen LHP BPK tersebut belum kami terima. Ini penting agar kita mengetahui hasilnya. Meski nanti hasilnya WTP sudah barang tentu masih ada catatan dan rekomendasi BPK yang perlu ditindak lanjuti,”kata Abadi kepada Kalteng Ekspres.com, Sabtu (30/5).

Baca Juga :  Massa Ancam Geruduk Kantor Pemda Kotim, Ada Apa?

Ketua Fraksi PKB ini menjelaskan, seharusnya sudah dilakukan penjadwalan untuk evaluasi dan pembahasan LHP tersebut. Karena jika sudah dijadwalkan Banmus, maka nantinya bisa dilakukan evaluasi untuk menindaklanjuti temuan-temuan dalam LHP BPK tersebut.

“Jadi jangan dianggap ini tidak penting, karena persoalan LHP ini dasar hukumnya jelas. Kita minta Banmus untuk segera menjadwalkan pembahasan LHP bersama pihak eksekutif dalam rapat evaluasi tersebut. Jangan sampai kita tidak melaksanakan kewajiban sesuai Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK ini,” tegasnya.

Terlebih lagi lanjut Abadi, LHP tersebut untuk kebaikan pemerintahan daerah kedepan. Karena sesuai Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Kemudian, Permendagri Nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Baca Juga :  Dewan Dukung Pemberhentian Tekon Dikaji Kembali

Dimana didalam peraturan tersebut menyebutkan, lembaga perwakilan bisa menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.kerna mmng mnurut ketentuan bisa tidak dilakukan pembahasan apabila WTP. Namun untuk mengetahui tersebut sudah barang tentu harus ada dokumennya.

“Kami ini ingin penyelenggaraan pemerintah kedepan benar-benar baik. Karena kami bukan pendekar berwatak jahat. Yakinlah ini untuk perbaikan kita semua kedepan, dan merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat kerena masyarakat wajib mengetahui  laporan hasil pemeriksaan keuangan di daerah ini,” paparnya. (RY)

Share :

Baca Juga

DPRD Kotim

Awasi Calo Tiket Mudik Lebaran

DPRD Kotim

Dewan Pertanyakan Komitmen Penertiban ODOL

DPRD Kotim

Dinas Terkait Diminta Rutin Pantau Harga Sembako

DPRD Kotim

Petani Mentaya Hilir Terancam Gagal panen

DPRD Kotim

Ketua DPRD Kotim Apresiasi Kepemimpinan Sahati

DPRD Kotim

Dewan Bahas Rencana Penghapusan Pegawai Kontrak

DPRD Kotim

Dewan Serap Aspirasi Apkasindo Kotim

DPRD Kotim

Legislator Ini Sayangkan RDP digelar di Kebun PT KMA