

KUALA PEMBUANG, Kaltengekspres.com – Warga yang tinggal di daerah pedalaman khususnya di Desa Tusuk Belawan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, kesulitan memasarkan hasil perkebunan berupa karet dan rotan, karena minimnya infrastruktur pendukung. Terutama akses ruas jalan penghubung.
“Sangat sulit bagi kami untuk memasarkan karet dan rotan karena terkendala sulitnya akses ruas jalan,” kata Kepala Desa Tusuk Belawan, Kecamatan Seruyan Hulu, Duyanto di Kuala Pembuang, Jumat (2/3/2018).
Dikatakannya, karet dan rotan yang dihasilkan warga dapat dipasarkan ke penampung terdekat yang ada di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dengan jarak kurang lebih 100 kilometer dari Desa Tusuk Belawan melewati jalan perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH).
“Tapi jalan HPH ini tidak bisa selalu dilewati, terutama saat musim hujan jalan tidak bisa dilewati kendaraan biasa. Jadi dengan kondisi itu kita mau memasarkan jadi sulit, sebaliknya pembeli juga malas datang,” terangnya.
Selain kendala infrastruktur ruas jalan lanjut dia, harga jual karet dan rotan dari warga pedalaman juga sangat rendah, yakni untuk karet berkisar Rp4.000-Rp4.500 per kilogram dan rotan Rp40.000 per ikat dengan ukuran 2,6 meter.
“Apabila karet dan rotan yang dihasilkan sedikit, maka harga jualnya tidak akan menutupi biaya sewa angkutan truk menuju Melawi,” katanya.
Ia menjelaskan, karet dan rotan sebenarnya merupakan dua komoditas andalan warga pedalaman “Bumi Gawi Hatantiring” untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Di Desa Tusuk Belawan dengan jumlah penduduk sekitar 300 jiwa terdapat sedikitnya 500 hektar kebun karet dan rotan yang telah lama diusahakan secara turun-temurun.
“Rata-rata getah karet yang dihasilkan per hari 10-20 kilogram per orang. Tapi karena pemasaran sulit dan harganya murah, banyak kebun karet yang tidak dimanfaatkan warga,”ujarnya.
Ia menambahkan, semenjak adanya larangan membakar lahan, banyak petani ladang di daerah hulu Seruyan yang tidak bisa bertani, akibatnya ekonomi masyarakat semakin sulit dan pengangguran bertambah banyak.
“Karena itu, kita berharap Ada kebijakan atau solusi dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, baik masalah infrastruktur maupun masalah larangan membakar lahan yang sampai saat ini belum ada solusinya,”tandasnya. (vs)