Sidang ASN Nyaris Memanas, Saksi Berikan Keterangan Berbelit, MH Sempat Jengkel

PANGKALAN BUN, Kaltengekspres.com – Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun, kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penggelapan dan penyerobotan lahan balai benih pertanian yang mendudukan 4 terdakwa  aparatur sipil negara (ASN),pada Senin (04/12/2017) sekitar pukul 10.00 WIB di  PN Pangkalan Bun.

Dalam sidang agenda pemeriksaan saksi ini, menghadirkan enam orang. Yakni Gusti Muhammad Ali, Hambali, Darmawan Kadir,Tarmidi,Tarmono dan Ibu Ayu Mali. Sidang ini nyaris memanas, karena sejumlah saksi yang dihadirkan sempat membuat keterangan berbelit-belit.

Seperti pernyataan saksi pertama yang dihadirkan bernama Gusti Muhammad Ali. Dipersidangan ini ia mengaku mengetahui proses jual beli tanah tersebut. Menurut dia, tanah itu dibeli oleh almarhum Brata Ruswanda dari Utin Aminah  seharga Rp 3  pada tahun 1951.

Ia menyebut pembelian saat itu atas nama dinas. Kemudian tanah yang dibeli hanya seluas kurang lebih 1 hektar, berada disekitar kantor dinas. Sedangkan yang dibagian belakang saat itu tidak dibeli, melainkan hanya pinjam pakai.

Saksi ini juga mengaku mengetahui dan menyaksikan langsung jual beli saat itu. Hanya proses jual beli saat itu tidak ada suratnya, melainkan berdasarkan kepercayaan masing-masing. “Tidak dibuatkan surat jual beli, hanya atas dasar kepercayaan saja,”ungkapnya dalam sidang.

Pernyataan saksi ini langsung dipertayakan jaksa dan penasehat hukum (PH) empat terdakwa. Karena dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sebelumnya di kepolisian. Saksi ini menyebut ia terlibat langsung dalam proses jual beli tanah, karena saat itu selaku pengurus langsung. Namun saat dicecar pertanyaan, saksi ini malah berbelit dan tidak mengakui pernyataannya di dalam BAP tersebut.

Sementara itu, saksi kedua, Hambali yang selaku ASN dan kini  bertugas Dinas Ketahanan Pangan mengaku,  mengetahui tanah itu milik Dinas Pertanian kala itu. Saat itu saksi bertugas di Dinas Pertanian tahun 1986 sebagai tenaga honorer, diangkat jadi PNS 1989. Dan bertugas di Dinas Pertanian hingga 2008.

Baca Juga :  Warga Mendawai Digegerkan Kemunculan Buaya Sungai Arut

Ia mengaku pernah berbincang dengan almarhum terkait tanah yang disengketakan. Menurutnya, berdasarkan pengakuan almarhum, tanah itu merupakan tanah dinas. Ia pun juga dapat jatah pembagian dari dinas satu petak. Lantaran hal itu sudah lama, ia mengaku lupa berapa luasan tanah yang dijatahkan kepadanya.

“Kira lebarnya 12 meter, untuk panjangnya saya lupa. Dan saya membayar tanah itu sebesar  Rp 300 ribu rupiah berupa SKT sekitar tahun 2000-an. Setelah itu saya buat sertifikatnya,”terangnya.

Dalam kesaksiannya ini, ia juga memberikan keterangan  berbelit-belit sehingga sempat membuat salah seorang MH sempat jengkel. Karena mengaku mengetahui tanah tersebut milik dinas.Namun saat dipertegas MH terkait siapa pemilik tanah sah tersebut, apakah almarhum Brata Ruswanda atau dinas setempat. Ia malah mengaku tidak mengetahui. Keterangan saksi ini juga berbeda dengan BAP sebelumnya.

Adapun saksi ketiga, Darmawan Kadir mengaku, pernah meminta izin ke lurah membangun pasar burung. Permohonannya itu disetujui oleh Pemda dengan dikeluarkannya surat izin dari bupati untuk membangun pasar burung.

Saksi juga mengaku pernah melihat potocopy SK gubernur dari saudaranya yang bernama Tarmiji. Kemudian oleh saksi mempotocopy lagi SK gubernur tersebut.

Terakhir, saksi mengaku mengajukan  izin untuk membangun barakan ke pihak kelurahan sekitar November 2001.  Pada bulan selanjutnya atau Desember 2001, yang bersangkutan mengaku mengantongi izin dengan status pinjam pakai dan memulai membangun barakan.

“Hingga hari ini saya masih tinggal dibarakan yang saya bangun dengan status pinjam pakai. Dan tidak ada pungutan atau setoran ke pihak dinas atau pemeritah,”ujarnya.( Ghy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here