PANGKALAN BUN, Kaltengekspres.com – Keluhan warga Kelurahan Madurejo terkait penyaluran beras miskin (Raskin), yang tidak layak konsumsi oleh Bulog Sub Devisi Regional (Subdivre) Pangkalan Bun, Kamis (12/10/2017) kini beralasan.
Hal itu menyusul ditemukannya 500 ton beras berkutu dan tidak layak konsumsi di gudang Bulog Subdivre Pangkalan Bun, oleh Bupati Kobar Hj Nurhidayah, saat menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) di gudang setempat Jumat (13/10/2017).
Temuan tersebut langsung membuat Bupati angkat bicara. Dengan nada tegas bupati mempertanyakan kepada pihak Bulog penyebab raskin yang datang sejak Juni 2016 ini bisa belum tersalurkan ke masyarakat.
“Saya kurang memahami penyebab beras ini tidak tersalurkan ke masyarakat. Padahal sudah datang sejak Juni 2016 lalu. Kasihan warga kalau menerima beras seperti ini,” ujar Nurhidayah seusai sidak, Jumat (13/10/2017).
Mengetahui temuan ini, Bupati langsung meminta pihak Bulog untuk segera mengganti raskin yang tidak layak konsumsi tersebut.
“Beras yang sudah terlanjur disalurkan kami meminta untuk diganti. Karena warga juga membeli dengan harga Rp1.600 perkilogram,”ungkapnya.
Nurhidayah menambahkan, adanya temuan tersebut Pemkab Kobar kedepan akan membuat surat edaran untuk semua camat,lurah dan desa. Supaya mengusulkan lebih awal. Sehingga stok beras digudang Bulog segera di distribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Sedangkan beras yang sudah terlanjur di distribusikan ke masyarakat saat ini, sudah ia tegaskan untuk diganti.
“Pihak Bulog melalui pimpinanya tadi sudah setuju menggantinya,”papar Nurhidayah.
Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre Pangkalan Bun, Rusli Pisol ketika dimintai keterangan membantah beras yang di distribusikan dalam kondisi tidak layak konsumsi. Dia beralasan sudah dilakukan uji laboratorium oleh BPOM. Bahkan meski sepertinya sudah berkutu dan berserbuk ia tetap menyebut layak konsumsi.
“Sebanyak 509 ton beras ini karena belum tersalurkan. Stok kami cukup banyak, meski sudah 1 tahun lebih masih layak konsumsi. Kan kita uji lab,”paparnya.
Menurut Rusli, selama ini penyebab terkendalanya pendistribusian, karena kebutuhan raskin di tiga kabupaten. Yakni Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Lamandau hanya 150 ton per bulan. Sementara stok di gudang Bulog ribuan ton, sehingga akhirnya tertumpuk belum tersalurkan. (hm)
