Home / Kotim

Rabu, 23 Agustus 2017 - 21:44 WIB

Warga Tuntut PT TASK III Realisasikan 20 Persen Plasma

SAMPIT, Kaltengekspres.com – Pelaksanaan aturan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007, untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dilakukan PT Tunas Agro Subur Kencana (TASK) III, disebut Kelompok Koperasi Perjuangan di Desa Patai Kecamatan Cempaga yang dikoordinasi Suparman, penuh dengan akal bulus. Perusahaan ini dituding tidak mematuhi peraturan tersebut.Bahkan, janji merealisasikan 20 persen plasma sampai saat ini belum juga diwujudkan. Sehingga warga menuntut agar segera direalisasikan.

Menurutnya, Perusahaan perkebunan ini tak ubahnya penjajah Belanda di masa perjuangan Bangsa Indonesia dulu, di pikiran ownernya hanya berorientasi menguras kekayaan sumber daya alam dan mengabaikan Undang-undang Dasar 1945.

“Betapa tidak pedulinya mereka, sampai sekarang kami dari Tim Desa Patai tidak pernah menerima lahan 20 persen, seperti diamanahkan dalam Permentan nomor 26 tahun 2007 itu, yang merek berikan hanya sebatas tertulis di berita acara tetapi lahannya tidah pernah diberikan,” kata Suparman kepada wartawan Kaltengekspres.com Rabu (23/8).

Baca Juga :  Pasien Positif Covid-19 Kotim Bertambah 1 Orang

Suparman mengingatkan, Pada tgl 20 Januari 2016 ada surat dengan Nomor 500/026/ Ek. SDA/I/2016 tentang perihal pengaduan masyarakat ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara RI dan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyrakatan, isinya meminta pemerintah menegaskan kepada perusahaan untuk menaati kewajiban menyediakan
plasma 20 persen.

“Yang mana pada point ke 3 surat tersebut berbunyi, kewajiban plasma 20 persen untuk masyarakat telah dimediasi oleh Pemkab Kotim. Memang, telah ditandatangani berita acara kesepakatan rencana lahan plasma antara Koperasi Perjuangan yaitu kelompok kami, dengan pihak perusahaan yg bersangkutan disaksikan Pemkab kotim dgn berita acara terlampir.Namun, sampai sekarang kami tdk pernah menerima lahan plasma 20 persen tersebut,” ungkap Suparman.

Baca Juga :  TMMD Hadir Demi Pembangunan dan Kemajuan Desa

Kenyataannya lanjut dia, berita acara itu tidak berguna, hanya sebatas surat belaka tanpa ada keseriusan pihak perusahaan.

Suparman berharap, pihak perusahaan berkomitmen dengan Peraturan Menteri Pertanian tersebut. Dan pemerintah juga harus menjalankan amanah UUD 1945 untuk kesejahteraan masyarakatnya, karena hanya dengan keberpihakan pemerintahlah IUP bisa dikeluarkan. Jika perusahaan itu tetap beroperasi tanpa IUP maka komitmen pemerintahpun dipertanyakan.(lid)

Share :

Baca Juga

Kotim

Dua Remaja Bobol SMPN-11Sampit, Hasil Curian Dijual di Facebook

Kotim

Sosialisasi Narkoba Oleh Satgas TMMD Jadi Daya Tarik Masyarakat

Kotim

Terciduk Bawa Sabu dan Sajam, Pemuda Kuala Kuayan Diringkus Polisi

Kotim

Kegiatan Keagamaan Bagian Penting dalam TMMD

Kotim

Satgas TMMD Rutin Bantu Warga Seberangi Jembatan Darurat

Kotim

Kunjungi Kawasan Berkonflik, Gubernur Nyatakan Perusahaan Wajib Beri Plasma dan CSR

Kotim

Karyawan Sawit Ditemukan Tewas Mengapung di Parit 

Kotim

Ketua LBH Gapta Sebut PN Sampit Menyalahi Aturan Hukum
error: Content is protected !!