Kebijakan Fiskal APBD Kalteng 2027 Diarahkan Pada Sektor Prioritas

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalteng terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Tanggapan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria saat menyampaikan pidato Gubernur Kalteng dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (16/9/2026).

Dalam pidato ini, Sekda Kalteng menegaskan bahwa APBD Tahun Anggaran 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, responsif, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kebijakan fiskal APBD Tahun Anggaran 2027 difokuskan untuk merespons dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Linae.

Kebijakan fiskal 2027 lanjut dia, diarahkan pada sejumlah sektor prioritas, antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, pembangunan konektivitas antarwilayah, serta penguatan ekonomi lokal melalui sektor pertanian, UMKM, dan optimalisasi potensi daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Kalteng akan memperluas basis pajak dan retribusi, memperkuat digitalisasi pemungutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan aset daerah dan kinerja BUMD, serta mengembangkan sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.

Dalam pengelolaan BUMD, evaluasi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, dividen, serta manfaat ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat. PT Bank Kalteng disebut memiliki modal inti lebih dari Rp3 triliun dan membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp184,30 miliar kepada seluruh pemegang saham.

Sementara itu, PT Jamkrida diarahkan meningkatkan produktivitas aset, pendapatan, laba, ROA, dividen, diversifikasi pasar, dan akses pembiayaan bagi UMKM. PT Banama Tingang Makmur terus dikawal melalui proses restrukturisasi dan penataan kembali core business atas penyertaan modal kumulatif sebesar Rp16,36 miliar.

Pada sisi belanja, Pemprov Kalteng menerapkan prinsip clean and clear serta readiness criteria untuk memastikan setiap kegiatan yang dianggarkan memiliki kesiapan lahan, DED, dokumen lingkungan, proses pengadaan, jadwal pelaksanaan, dan kebutuhan kas. Paket strategis juga didorong melalui lelang dini agar dapat dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.

APBD 2027 jelasnya, diarahkan menjadi stimulus fiskal untuk menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Pemerintah Provinsi menargetkan angka kemiskinan makro pada 2027 berada di bawah 4,50 persen, dengan intervensi melalui penguatan sektor agraris, bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi daerah, modernisasi sarana pertanian, Program Kartu Huma Betang Sejahtera, jaminan kesehatan, dan beasiswa bagi keluarga miskin.

Kemudian, tambah dia, untuk penguatan hilirisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Strateginya meliputi penguatan kelembagaan petani dan koperasi, kemitraan UMKM dengan industri, peningkatan keterampilan, serta penyerapan tenaga kerja lokal. (Ro)