Pemkab Kotim Perkuat Sinergi untuk Cegah TPPO

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Langkah ini dinilai penting karena penanganan kedua persoalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinasi lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kotim, Rabu (8/7).

Mewakili Bupati Kotim Halikinnor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotim, Waren menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Sinergi yang terbangun melalui forum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah,” katanya.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang merupakan persoalan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, hingga kualitas pembangunan daerah.

Korban kerap mengalami penderitaan fisik, trauma psikologis, kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pekerjaan, serta berbagai dampak sosial lainnya. Karena itu, upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban harus dilakukan secara terpadu melalui koordinasi yang kuat antarinstansi.

Melalui forum tersebut, Pemkab Kotim mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media, dunia usaha, serta masyarakat agar mampu membangun sistem perlindungan yang lebih efektif.

Selain memperkuat koordinasi, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan, memperkuat layanan pengaduan dan pendampingan korban, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyempurnakan regulasi dan tata kelola penanganan kasus.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan maupun tindak pidana perdagangan orang agar korban dapat segera memperoleh perlindungan dan pendampingan.

“Kami berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi mampu melahirkan langkah-langkah nyata yang dapat dilaksanakan bersama. Dengan komitmen dan kolaborasi seluruh pihak, perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan,” tandas Waren. (to)