



SAMPIT, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), berbagai layanan terus dijalankan, termasuk perekaman KTP elektronik bagi pemula dan pelayanan jemput bola untuk kelompok masyarakat rentan.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kotim, Yayan Hadifriyanto, mewakili Kepala Disdukcapil Kotim, Wiyono, mengatakan pihaknya terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat meskipun terdapat sejumlah keterbatasan dalam pelaksanaan program.
Salah satu layanan yang saat ini aktif dilaksanakan adalah perekaman KTP elektronik dengan program jemput bola bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik maupun kondisi kesehatan, seperti penyandang disabilitas dan warga yang sedang sakit.
Melalui program tersebut, keluarga maupun pemerintah desa dan kelurahan dapat mengajukan permohonan kepada Disdukcapil agar petugas melakukan perekaman langsung ke lokasi warga yang bersangkutan.
“Setelah ada laporan atau permohonan, kami menurunkan tim untuk melakukan perekaman di rumah atau lokasi tempat warga berada. Kami memiliki perangkat perekaman portabel yang dapat dibawa keluar kantor,” kata Yayan, Jum’at (19/6/2026)
Selain itu program yang dijalan Disdukcapil juga menyasar pelajar yang telah berusia 17 tahun. Program tersebut dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah di wilayah Kota Sampit guna memudahkan para siswa memperoleh dokumen kependudukan sejak dini.
“Perekaman pemula untuk anak-anak sekolah terus kami laksanakan. Tim turun langsung ke sekolah-sekolah agar para siswa yang sudah memenuhi syarat dapat segera memiliki KTP elektronik,” ujar Yayan.
Usai proses perekaman dilakukan, data akan diproses hingga memperoleh status siap cetak sehingga KTP elektronik dapat diterbitkan dan diserahkan kepada warga.
Kendati demikian, Yayan mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang berada jauh dari pusat kota. Biaya operasional dan perjalanan dinas menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan layanan jemput bola ke daerah hulu.
Namun ia menegaskan seluruh masyarakat tetap memiliki hak yang sama untuk mengajukan pelayanan, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun pedalaman.
“Silakan masyarakat mengajukan permohonan. Kami tetap siap melayani, namun untuk pelaksanaannya akan disesuaikan dengan pertimbangan dan keputusan pimpinan terkait ketersediaan anggaran,”tandasnya.(to)