Pemkab Kotim Bentuk Forum Literasi Digital Daerah

Pj Sekda Kotim, Umar Kaderi, saat menghadiri kegiatan pembentukan Forum Literasi Digital Daerah di ruang SCH Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim, Senin, Senin (25/5/2026). (Foto :to)

Untuk Perkuat Transformasi Digital dan Branding UMKM

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam mempercepat transformasi digital terus diperkuat melalui pembentukan Forum Literasi Digital Daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di era digital.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, saat menghadiri kegiatan pembentukan Forum Literasi Digital Daerah yang digelar di ruang SCH Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim, Senin, Senin (25/5/2026).

Menurut Umar, pembentukan forum tersebut merupakan salah satu terobosan strategis pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, desa, hingga pelaku usaha dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

“Alhamdulillah ini merupakan salah satu terobosan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dengan literasi digital dan keamanan informasi. Ini menjadi langkah penting agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan responsif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, forum ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman aparatur pemerintah terhadap teknologi digital, tetapi juga menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasi, kendala, serta masukan terkait pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Melalui forum tersebut, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Kita berharap forum ini menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Apa saja kendalanya, bagaimana pelaksanaannya, serta apa yang dibutuhkan masyarakat, semuanya bisa dibahas bersama sebagai bahan evaluasi,” katanya.

Umar menegaskan bahwa digitalisasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus diterapkan oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim. Sistem kerja pemerintahan, mulai dari administrasi, pelaporan, hingga pelayanan publik, dituntut untuk bertransformasi ke arah digital.

“Seluruh OPD harus melaksanakan sistem digitalisasi karena ini sudah menjadi tuntutan zaman. Dari segi administrasi, pelaporan, hingga pelayanan, semuanya harus berbasis digital agar lebih efektif, efisien, dan transparan,” tegasnya.

Selain mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan, Umar juga menyoroti pentingnya penguatan branding daerah, khususnya dalam mempromosikan potensi UMKM Kotim agar lebih dikenal luas hingga ke luar daerah.

Menurutnya, branding yang kuat dapat menjadi strategi efektif untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan daerah sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal.

“Kita ingin bagaimana branding pembangunan ini bisa menjual potensi Kotim ke luar daerah. Jika masyarakat luar mengenal potensi kita, maka akan semakin besar peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penguatan literasi digital yang dibarengi strategi branding yang tepat diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Dengan branding yang kuat dan pemanfaatan teknologi digital, kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” tandasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotim Cokorda Putra Legawa, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kotim Muslih, serta sejumlah perwakilan OPD lainnya. (to)

Berita Terkait