Pemkab Kotim Fokus Jaga Stabilitas Harga Pangan

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan di daerah di tengah dinamika perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) serta tekanan ekonomi global yang berdampak pada sektor produksi dan distribusi kebutuhan pokok.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur, Yephi Hartady Periyanto, menjelaskan bahwa BBM merupakan salah satu komponen utama dalam rantai produksi dan distribusi pangan. Kenaikan harga energi tersebut dinilai langsung memengaruhi biaya operasional petani, mulai dari pengolahan lahan, proses produksi, hingga distribusi hasil panen ke pasar.

Menurutnya, dampak tersebut tidak hanya dirasakan di tingkat hilir atau harga jual di pasar, tetapi juga berpengaruh pada tingkat petani sebagai produsen utama. Kondisi ini dapat memicu perubahan struktur biaya produksi yang pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga pangan secara umum.

“Kalau BBM ini pasti berdampak ke semua hal, bukan hanya di hilir saja. Jadi harga pangan yang diterima masyarakat juga ikut terdampak, termasuk produktivitas petani,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).

Ia juga mengungkapkan, dalam beberapa kesempatan, petani sempat menyampaikan kekhawatiran terkait distribusi dan ketersediaan subsidi BBM yang digunakan untuk kegiatan usaha tani. Hal tersebut mengemuka dalam dialog dan audiensi bersama kelompok tani, termasuk di wilayah Lempuyang.

Kekhawatiran tersebut, kata dia, menjadi perhatian pemerintah daerah agar tidak menimbulkan gangguan pada aktivitas produksi pertanian. Pasalnya, sektor pertanian sangat sensitif terhadap perubahan biaya input produksi, terutama bahan bakar dan sarana produksi lainnya.

Lebih lanjut, Yephi menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama instansi terkait terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan kebijakan dari hulu hingga hilir. Salah satunya dengan menjaga agar harga gabah tetap berada pada tingkat yang wajar dan tidak merugikan petani, sekaligus tetap terjangkau bagi konsumen.

“Kalau stabilitas harga di hilir atau di titik penjualan bisa dijaga dengan baik, maka di tingkat petani juga harus stabil. Pemerintah sudah menetapkan harga gabah sebagai acuan,” jelasnya.

Selain itu, sektor pertanian juga masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah melalui berbagai program subsidi, seperti pupuk bersubsidi, benih unggul, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Program tersebut dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan produksi pangan daerah di tengah tekanan ekonomi global maupun fluktuasi harga energi.

DPKP Kotim menegaskan bahwa kebijakan subsidi yang berjalan saat ini juga berperan dalam menekan dampak langsung kenaikan biaya produksi terhadap petani kecil. Dengan adanya dukungan tersebut, daya tahan petani diharapkan tetap terjaga sehingga tidak terlalu terbebani oleh dinamika harga di pasar global.

“Pemerintah berupaya menutup dampak langsung, sehingga masyarakat ekonomi menengah ke bawah relatif masih terlindungi,” tambahnya.

Ke depan, DPKP Kotim berkomitmen terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pelaku usaha, dan kelompok tani, guna memastikan stabilitas pangan tetap terjaga serta tidak menimbulkan gejolak harga yang signifikan di masyarakat. (to)