TKD Menyusut, Pembahasan KUA-PPAS APBD Barsel 2027 Ditunda

Foto : Ketua DPRD Barsel Ir. HM. Farid Yusran MM saat memimpin rapat didampingi Wakil Ketua I Ideham dan Wakil Ketua II Rusinah. (Ist).

BUNTOK, KaltengEkspres.com – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Tahun Anggaran 2027 terpaksa ditunda sementara. DPRD meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghitung ulang kemampuan keuangan daerah sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan.

Penundaan tersebut bukan tanpa alasan. Menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta proyeksi penurunan APBD Barsel hingga sekitar 30 persen menjadi pertimbangan serius dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.

Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, mengatakan masih terdapat sejumlah komponen mendasar yang perlu diperhitungkan secara cermat agar struktur anggaran tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

“Kalau kita lihat sekilas, angka transfer ke daerah dari pusat mengalami penurunan. Karena itu, harus dipelajari dan dihitung bersama terlebih dahulu,” ujar Farid di Buntok, Senin.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, pemerintah daerah harus mengutamakan pemenuhan belanja wajib sebelum mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pembangunan lainnya.

Komponen belanja wajib itu meliputi pembayaran gaji pegawai, belanja rutin operasional perkantoran, tagihan listrik, bahan bakar minyak (BBM), serta kebutuhan tetap pemerintahan lainnya.

“Biaya tetap dan belanja wajib ini harus dipastikan terlebih dahulu. Setelah semuanya terpenuhi, barulah kita membahas program-program lain yang memang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada 2027,” tegasnya.

Farid mengungkapkan, penurunan APBD Barsel pada 2027 diperkirakan mencapai 30 persen. Sementara alokasi TKD juga mengalami penurunan sekitar Rp30 miliar.

Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah lebih realistis dalam menyusun perencanaan anggaran. Jangan sampai program sudah dirancang, tetapi kemampuan keuangan daerah justru tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan wajib maupun pelaksanaannya.

Karena itu, DPRD dalam rapat tersebut meminta TAPD melakukan penghitungan ulang secara menyeluruh terhadap kebutuhan belanja tetap dan kewajiban pemerintah daerah.

Setelah hasil penghitungan disampaikan, DPRD bersama pemerintah daerah akan kembali menjadwalkan pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.

Rapat yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi DPRD Barsel tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel, Ita Minarni, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Barsel. (rif).

Berita Terkait
<