Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kotim Sudah Capai 70 Persen

Ditargetkan Mulai Beroperasi Juli 2026

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat terus diwujudkan melalui pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 yang berlokasi di kawasan Wengga Metropolitan, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang.

Proyek pendidikan yang menjadi bagian dari program nasional tersebut kini menunjukkan progres menggembirakan dengan capaian pembangunan sekitar 70 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026.

Keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini terkendala keterbatasan ekonomi.

Dengan konsep pendidikan berasrama dan pembiayaan yang ditanggung pemerintah, sekolah ini diharapkan mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Kepala Dinas Sosial Kotim, Hawianan, menjelaskan bahwa saat ini pekerjaan pembangunan masih terus berlangsung dengan fokus utama pada penyelesaian ruang belajar dan bangunan asrama sebagai fasilitas inti penunjang kegiatan pendidikan.

“Progres pembangunan sudah mencapai sekitar 70 persen. Saat ini pekerjaan difokuskan pada penyelesaian ruang kelas dan asrama agar seluruh fasilitas dapat siap digunakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Menurut Hawianan, percepatan pembangunan terus dilakukan mengingat target operasional sekolah yang sudah semakin dekat. Berbagai fasilitas penunjang pendidikan juga terus dipersiapkan agar nantinya siswa dapat belajar dengan nyaman dalam lingkungan yang aman dan kondusif.

Ia menyebutkan, konsep Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan sistem pendidikan yang terintegrasi dengan pembinaan karakter, kedisiplinan, serta pengembangan potensi siswa secara menyeluruh.

“Anak-anak nantinya tinggal di lingkungan sekolah. Mereka belajar, beraktivitas, dan mendapatkan pembinaan dalam satu kawasan yang terintegrasi sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, makan, perlengkapan sekolah hingga kebutuhan dasar lainnya ditanggung oleh pemerintah.

Karena itu, Hawianan menilai kehadiran Sekolah Rakyat akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

“Sekolah ini memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan seluruh fasilitas yang disiapkan pemerintah, anak-anak dapat fokus belajar tanpa harus memikirkan biaya pendidikan,” katanya.

Selain memberikan akses pendidikan yang lebih luas, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang setara sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih cita-cita.

Pemerintah Kabupaten Kotim menargetkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2026. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) direncanakan dilaksanakan pada 14 Juli 2026 sebagai awal dimulainya aktivitas belajar mengajar di kompleks sekolah tersebut.

Apabila seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal, maka para siswa yang selama ini menjalani proses pembelajaran di lokasi sementara akan segera menempati gedung baru yang lebih representatif.

“Target kita MPLS dilaksanakan pada 14 Juli. Setelah itu siswa akan dipindahkan ke gedung baru sehingga proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan fasilitas yang lebih lengkap,” tutur Hawianan.

Sementara itu, Bupati Kotim Halikinnor sebelumnya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana. Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi langkah percepatan yang dilakukan pihak pelaksana proyek melalui penerapan sistem kerja bergilir atau shift.

Menurut Halikinnor, sistem kerja tersebut memungkinkan pembangunan berlangsung hampir sepanjang waktu sehingga target penyelesaian dapat dicapai lebih cepat. Ia juga menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaksana proyek berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah progres pembangunan cukup baik. Kita melihat pekerjaan dilakukan siang dan malam sehingga percepatannya sangat terasa. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar hingga selesai sesuai target,” ujarnya. (to)