Disdukcapil Kotim Desak Sekolah Dukung Program Jemput Bola e-KTP

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pihak sekolah tingkat SMA/sederajat untuk lebih terbuka dan mendukung pelaksanaan layanan jemput bola perekaman KTP elektronik (e-KTP) bagi pelajar. Pasalnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah sekolah yang belum memberikan izin kegiatan tersebut di lingkungan sekolah.

Program jemput bola ini sejatinya menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk mempercepat cakupan perekaman e-KTP, khususnya bagi pelajar yang telah memasuki usia wajib KTP, sekaligus mengurangi beban pelayanan di kantor Disdukcapil.

Kepala Disdukcapil Kotim, Wiyono, mengungkapkan dari 18 sekolah yang telah disurati untuk pelaksanaan perekaman, baru tujuh sekolah yang memberikan fasilitasi. Sementara sisanya masih belum memberikan respons maksimal atau belum mengizinkan kegiatan dilakukan di lingkungan sekolah.

“Kami sangat menyayangkan masih ada sekolah tidak memfasilitasi. Dari 18 SMA sederajat yang kami surati, baru tujuh sekolah yang memberikan. Ini tentu menjadi catatan kami karena program ini justru untuk memudahkan siswa,” ujar Wiyono, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, sikap sebagian sekolah yang belum memberikan ruang bagi petugas Disdukcapil berdampak langsung terhadap siswa. Banyak pelajar akhirnya harus datang sendiri ke kantor pelayanan untuk melakukan perekaman, yang dinilai kurang efektif dari sisi waktu maupun biaya.

Padahal, dalam skema layanan jemput bola, Disdukcapil Kotim telah menyiapkan seluruh perangkat perekaman, mulai dari alat perekam biometrik, sistem verifikasi data, hingga petugas teknis yang turun langsung ke sekolah-sekolah.

“Siswa cukup hadir di sekolah seperti biasa. Petugas kami yang datang membawa semua peralatan. Jadi tidak ada alasan harus meninggalkan jam belajar atau mengeluarkan biaya transportasi,” jelasnya.

Wiyono menegaskan, tujuan utama program ini adalah mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, terutama pelajar. Namun, kurangnya dukungan dari sebagian sekolah membuat proses percepatan perekaman menjadi tidak optimal.

Ia menyebutkan, jika seluruh sekolah memberikan akses penuh, maka target cakupan perekaman e-KTP di Kotim akan lebih mudah dicapai dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efisien.

“Kami tidak ingin ada siswa yang kesulitan hanya karena persoalan teknis izin di sekolah. Padahal ini layanan dasar yang sangat penting bagi masa depan mereka,” tegasnya.

Wiyono menekankan bahwa kepemilikan e-KTP bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi syarat penting dalam berbagai urusan penting di masa depan. Mulai dari pendaftaran perguruan tinggi, pengurusan beasiswa, layanan perbankan, hingga akses berbagai layanan publik lainnya.
Karena itu, keterlambatan perekaman dapat berdampak pada keterlambatan siswa dalam mengakses sejumlah layanan tersebut.

“e-KTP ini bukan hanya dokumen biasa, tetapi identitas resmi yang akan digunakan untuk banyak kebutuhan. Jadi harus dipastikan semua pelajar yang sudah memenuhi syarat segera terekam,” kata Wiyono.

Saat ini, capaian perekaman e-KTP di Kotim telah berada di angka sekitar 97,80 persen. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut dapat meningkat hingga 98 persen dalam waktu dekat.

Namun, target itu masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah mobilitas penduduk yang terus bertambah di wilayah Kotawaringin Timur. Setiap penduduk baru yang masuk dan memenuhi syarat KTP otomatis memengaruhi persentase capaian secara keseluruhan.

“Mobilitas penduduk di Kotim cukup tinggi. Karena itu, kami terus memperluas layanan jemput bola, termasuk menyasar sekolah-sekolah,” jelasnya.

Wiyono berharap ke depan tidak ada lagi kendala di tingkat sekolah terkait pelaksanaan layanan ini. Dukungan dari pihak sekolah dinilai menjadi kunci utama agar pelayanan administrasi kependudukan bisa berjalan lebih cepat, efektif, dan menyentuh seluruh lapisan pelajar.

“Kami berharap sekolah yang belum memberikan fasilitasi bisa segera mendukung. Ini bukan untuk Disdukcapil, tapi untuk siswa sendiri agar mereka lebih mudah mendapatkan layanan,” pungkas Wiyono. (to)