Fraksi PKS Soroti Bantuan Mahasiswa dan Layanan Air Bersih di Murung Raya

Puruk Cahu – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Juru Bicara Fraksi PKS, Fitriadi, mengatakan masih terdapat beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah program bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Menurut Fitriadi, program tersebut sangat membantu masyarakat, namun pelaksanaannya perlu lebih selektif agar benar-benar menyentuh mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

“Berdasarkan evaluasi tahun 2025, masih ada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang justru belum mendapatkan bantuan pendidikan. Ini perlu menjadi perhatian agar program tersebut tepat sasaran,” ujarnya saat rapat paripurna DPRD Murung Raya, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, saat ini mahasiswa reguler menerima bantuan sebesar Rp15 juta per tahun, sedangkan mahasiswa nonreguler memperoleh bantuan Rp7 juta per tahun.

Selain sektor pendidikan, Fraksi PKS juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Puruk Cahu. Menurut Fitriadi, layanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah. “Ketersediaan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Fraksi PKS menilai pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air bersih agar masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih optimal.

Selain itu, pihaknya juga meminta perhatian terhadap pemeliharaan fasilitas publik dan sarana umum seperti jalan, jembatan, lampu penerangan, gedung sekolah, rumah dinas guru, puskesmas pembantu (Pustu), serta rumah ibadah.

Menurut Fitriadi, pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan sangat penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Pada sektor keagamaan, Fraksi PKS juga menyoroti masih terbatasnya jumlah tenaga penyuluh agama, guru madrasah, dan tenaga pengajar Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di sejumlah desa terpencil.

Untuk mengatasi hal tersebut, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kabupaten Murung Raya memperkuat sinergi dengan Kementerian Agama, MUI, NU, dan berbagai organisasi keagamaan lainnya guna meningkatkan pelayanan serta pembinaan keagamaan bagi masyarakat.

Meski menyampaikan berbagai catatan, Fraksi PKS tetap mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2025.

Namun demikian, Fitriadi mengingatkan agar capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, penyerapan anggaran, serta efektivitas program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Kami berharap pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam merancang program-program pembangunan sehingga benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Murung Raya,” tukasnya. (Id)