Antisipasi Lonjakan Harga Sembako Jelang Tahun Baru

Anggota komisi II, DPRD Kabupaten Kotim Supian Hadi

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Menjelang akhir tahun 2025, terutama memasuki masa perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, harga bahan kebutuhan pokok atau sembako diperkirakan mengalami peningkatan.

Menyikapi ini, Anggota komisi II, DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar melakukan langkah antisipasi sejak dini guna mencegah lonjakan harga yang berpotensi memberatkan masyarakat.

Menurutnya, fluktuasi harga menjelang pergantian tahun hampir selalu terjadi setiap tahun. Kenaikan harga biasanya dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat serta distribusi barang yang tidak lancar akibat cuaca dan logistik.

“Kondisi seperti ini sudah menjadi pola tahunan. Karena itu, Pemkab bersama dinas terkait harus melakukan pemantauan dan pengawasan sejak awal agar tidak menimbulkan gejolak harga di pasaran,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Ia menilai, peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap aman dan harga terkendali. Untuk itu, petugas dinas perdagangan bersama tim dari instansi lain perlu turun langsung ke pasar-pasar tradisional seperti Pasar PPM dan Pasar Berdikari Sampit guna memantau perkembangan harga.

“Pemantauan sebaiknya dilakukan secara rutin, bukan hanya menjelang hari besar. Dengan begitu, jika ada indikasi kenaikan harga atau kelangkaan stok, bisa segera diambil langkah penanganan,” tambahnya.

Selain pengawasan di lapangan, Supian juga mendorong Pemkab melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan agar menyiapkan operasi pasar murah di berbagai titik strategis sebagai langkah penyeimbang.

“Kalau memang terjadi kenaikan harga signifikan, operasi pasar perlu segera dilakukan agar harga tetap stabil dan masyarakat tidak terlalu terbebani,” tegasnya.

Politisi PAN dari daerah pemilihan IV itu juga mengingatkan bahwa kestabilan harga sembako berpengaruh langsung terhadap tingkat inflasi daerah dan daya beli masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan menengah ke bawah.

“Inflasi yang tidak terkendali bisa memengaruhi perekonomian daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat kecil. Maka, antisipasi ini harus menjadi prioritas,”tandasnya. (to)

Berita Terkait